 |
| Pemkot Jayapura saat menggelar Rakornis Pengelolaan Dana Kampung Tahun 2017 |
Pemerintah Kota Jayapura menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pengelolaan Dana Kampung Tahun 2017
Rakornis tersebut diikuti oleh 14 kepala kampung yang ada di Kota Jayapura bersama sejumlah OPD dalam lingkup Pemerintahan Kota Jayapura berlangsung di gedung Sian Soor dan dibuka secara
lansung oleh Walikota DR. Benhur Tomi Mano, MM, Kamis (28/9).
Kampung sebagai komunitas masyarakat adat memiliki posisi yang sangat strategis.
“Oleh karena itu diperlukan adanya perhatian yang seimbang dan merata terhadap penyelenggaraan otonomi daerah di tingkat kampung,” ungkap Wali Kota mengawali sambutannya.
Saat ini diakuinya, dana kampung yang dikucurkan oleh Pemerintah pusat sangatlah besar sehingga diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di kampung melalui peningkatan pelayanan publik.
Dalam pelaksanaannya sebagaimana yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah di wilayah pinggiran serta meningkatkan ekonomi kampung.
“Oleh karena itu, demi tertibnya tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada 14 kampung di Kota jayapura perlu dilakukan pendampingan, pengendalian dan pengawasan serta mengukur keberhasilan terhadap pengelolaan dana kampung,” cetus pria yang sering disapa BTM ini.
Terlepas dari dana kampung, ia juga menjelaskan Rakornis pengelolaan dana Kampung sebagai agenda yang sangat penting untuk dilakukan.
“Agar secara bersama-sama kita dapat mengevaluasi kelancaran pelaksanaan tata pemerintahan sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat di kampung dapat dicapai secara efektif dan efisien,” sambungnya.
Hal ini sejalan dengan visi dan misi Pemkot Jayapura yang merupakan perwujudan dari salah satu program nawacita Pempus yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah utamanya daerah perbatasan dan kampung.
Karena itu, Pemkot Jayapura sebagai pemerintahan bawah menjadi sebuah kewajiban dalam melaksanakan rakornis pengelolaan dana kampung yang diharapkan agar bisa mengetahui berbagai kendala yang dihadapi para kepala pemerintahan kampung, Bamuskam dan perangkat pemerintahan yang ada di wilayah tersebut.
“Khususnya dalam pelaksanaan dana kampung serta evaluasi pelaksanaan program kampung atas capaian realisasi fisik realisasi keuangan serta hasil-hasil yang telah dicapai,” tandasnya.
Selain itu juga, dirinya mengharapkan melalui pelaksanaan Rakornis ini para perangkat pemerintahan kampung saling bertukar informasi dan masukan-masukan mengenai berbagai program dan kebijaksanaan.
“Juga berbagai persoalan di lapangan sehingga ke depan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pembangunan dan pembinaan masyarakat kampung dapat terus meningkat,” pungkasnya.
(Vian)
from Berita Papua Kampung Ada di Posisi Strategis Dalam Peningkatan Kesejahteraan - Berita Harian Teratas
