 |
| Ketua DPR Papua, Yunus Wonda saat menerima pernyataan sikap peserta aksi di halaman DPR Papua |
Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi mahasiswa Papua menggelar aksi demo mendesak ditutupnya PT Freeport Indonesia yang selama ini beroperasi di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.
Aksi tersebut dilakukan dengan mendatangi kantor DPR Papua sekaligus juga meminta pihak Dewan setempat untuk segera membentuk Pansus.
Ketua DPR Papua Yunus Wonda didampingi beberapa anggota lainnya menerima para peserta aksi
secara baik.
Pantauan Beritapapua.Dharapos.com, Kamis (23/11), Penanggung jawab umum, Paskalis Boma membacakan isi dari pada aspirasi mereka.
Intinya, mereka minta agar aktivitas PT Freeport segera ditutup dan kembalikan hak kedaulatan rakyat Amungsa, demi mencegah konflik kemanusiaan yang berkepanjangan di wilayah tersebut.
Kemudian mereka juga meminta untuk diberikan akses bagi wartawan dan media internasional demi objektivitas konflik di Tembagapura dan meminta TNI- Polri untuk menghormati kode etik jurnalistik demi berimbangnya informasi yang berkembang di kawasan tambang tersebut.
Selanjutnya, para peserta aksi menganggap Pemerintah Indonesia gagal dalam menyejahterakan masyarakatnya yang nasibnya terbengkalai di kawasan luar Papua.
“Sehingga berdampak pada mobilisasi masyarakat Indonesia ke Papua, yang tidak terkontrol dan berujung pada di temukan masyarakat ilegal di kawasan Tembagapura sebanyak 334 orang," jelas Paskalis.
Setelah selesai membacakan, aspirasi tersebut langsung diserahkan kepada Ketua DPR Papua untuk ditindak lanjuti.
Menanggapi aksi demo tadi, Yunus Wonda selaku Ketua DPR Papua mengatakan kesimpulan dari aksi demo hari ini adalah mahasiswa meminta PT Freeport harus ditutup karena dinilai sebagai pemicu terjadinya berbagai persoalan di lokasi tambang tersebut.
Dan dirinya selaku Ketua DPR Papua meminta kepada PT Freeport harus bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi sekarang dan tidak berdiam diri atau membisu.
"Jangan mengadudombakan kami masyarakat dengan TNI – Polri," cetusnya.
Lebih lanjut, dijelaskan Wonda, jika melihat dari konflik yang terjadi kenapa sampai ada masyarakat berjumlah 334 tanpa memiliki KTP yang dianggap sebagai sandera di kawasan PT Freeport.
“Ini perlu ada penjelasan dari PT Freeport kepada publik biar masyarakat juga bisa mengetahui masalah yang terjadi,” jelasnya.
Wonda juga meminta kepada Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cendrawasih agar dua lokasi yang ada di areal pertambangan PT. Freeport harus dikembalikan kepada penduduk lokal seperti semula dan daerah itu tidak boleh dikosongkan.
“Dan diharapkan agar menarik seluruh personel dari dua daerah tersebut agar situasi kembali normal seperti semula,” tegas Politikus Demokrat tersebut.
Berkaitan dengan aspirasi soal pembentukan Pansus itu adalah tugas DPR Papua , dan pihaknya berjanji dalam waktu dekat akan menindaklanjutinya.
(Vian)
from Berita Papua Ratusan Mahasiswa Papua Demo Tuntut Penutupan PT Freeport - Berita Harian Teratas
