Rusdy Ambon: Fungsi dan Tugas OPD Harus Disesuaikan Dengan Visi-Misi Gubernur – Wakil Gubernur Terpilih
AMBON - BERITA MALUKU. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Perdangkat Daerah (RKPD) Provinsi Maluku tahun 2020.
Kegiatan yang berlangsung di lantai tujuh kantor Gubernur, Selasa (19/2), dihadiri Staf Ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia mewakili Gubernur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku, Suriyadi Sambirin, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Maluku Anos Yeresmias selaku pembicara, serta perwakilan dari tim kerja Gubernur - Wakil Gubernur terpilih periode 2019-2024, yaitu Rusdy Ambon.
Rusdy Ambon yang diwawancarai awak media mengatakan, RKPD Provinsi Maluku Maluku tahun 2020 harus disesuaikan antara hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun sebelumnya dengan visi misi Gubernur terpilih.
Untuk menindaklanjuti hal itu, menurutnya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas, Badan maupun Biro mempunyai tugas dan fungsi jelas yang dituangkan dalam uraian tugas sesuai keputusan Gubernur.
“Disitulah tugas disesuaikan dengan rencana visi misi Gubernur terpilih dalam rangka mengarah program prioritas penanggulangan kemiskinan,” ucapnya.
Berbicara kemiskinan, menurut Rusdy yang saat ini masih menjabat Badan Pemberdayaan Masyarakat – Pemerintah Desa (BPM-PD) Provinsi Maluku, bahwa dalam pembiayaan APBD I masih dibiayai berdasarkan luas wilayah daratan yang hanya 7 persen, dibandingkan luas wilayah lautan mencapai 93 persen. Selain itu juga diberikan berdasarkan jumlah penduduk yang mencapai 1,7 juta jiwa.
Terkait hal ini jelasnya, di tahun 2010 telah dilaksanakan seminar untuk membedah kemiskinan dibawah kepemimpinan pak Karel Albert Ralahalu dengan mengundang pihak Bank Indonesia dalam hal ini ibu Sri Muliyani namun dihadiri Aplianu, yang mengutarakan dengan alokasi APBD yang diberikan, upaya mengatasi tingkat kemiskinan tidak mampu, dimana setiap tahun paling hanya turun 1 persen, dan hal tersebut terbukti.
Untuk itu, dengan alokasi dana terbatas, maka pemerintah daerah harus mendorong sektor unggulkan perikanan, pariwisata dan pertanian dalam hal ini perkebunan pala, cengkeh dan kelapa.
“Ini yang harus didorong sehingga ada investor yang masuk. Kalau investor masuk otomatis membuka lapangan kerja, dan infrastruktur yang sulit menuju lokasi pasti akan dibangun. Itu berarti anggaran tersebut terakomodir untuk kegiatan lain,” tandasnya.
Untuk itu, hal ini yang nantinya akan diterapkan oleh pemerintahan yang baru, sehingga ada upaya konkrit dalam mengatasi tingkat kemiskinan di Maluku.
“Kebijakan Gubernur nanti kita bisa mendengar langsung dari Gubernur – Wakil Gubernur terpilih pada saat beliau selesai dilantik. Dan tim akan bekerja mengoptimalkan hal tersebut,” pangkasnya.
AMBON - BERITA MALUKU. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Perdangkat Daerah (RKPD) Provinsi Maluku tahun 2020.
Kegiatan yang berlangsung di lantai tujuh kantor Gubernur, Selasa (19/2), dihadiri Staf Ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia mewakili Gubernur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku, Suriyadi Sambirin, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Maluku Anos Yeresmias selaku pembicara, serta perwakilan dari tim kerja Gubernur - Wakil Gubernur terpilih periode 2019-2024, yaitu Rusdy Ambon.
Rusdy Ambon yang diwawancarai awak media mengatakan, RKPD Provinsi Maluku Maluku tahun 2020 harus disesuaikan antara hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun sebelumnya dengan visi misi Gubernur terpilih.
Untuk menindaklanjuti hal itu, menurutnya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas, Badan maupun Biro mempunyai tugas dan fungsi jelas yang dituangkan dalam uraian tugas sesuai keputusan Gubernur.
“Disitulah tugas disesuaikan dengan rencana visi misi Gubernur terpilih dalam rangka mengarah program prioritas penanggulangan kemiskinan,” ucapnya.
Berbicara kemiskinan, menurut Rusdy yang saat ini masih menjabat Badan Pemberdayaan Masyarakat – Pemerintah Desa (BPM-PD) Provinsi Maluku, bahwa dalam pembiayaan APBD I masih dibiayai berdasarkan luas wilayah daratan yang hanya 7 persen, dibandingkan luas wilayah lautan mencapai 93 persen. Selain itu juga diberikan berdasarkan jumlah penduduk yang mencapai 1,7 juta jiwa.
Terkait hal ini jelasnya, di tahun 2010 telah dilaksanakan seminar untuk membedah kemiskinan dibawah kepemimpinan pak Karel Albert Ralahalu dengan mengundang pihak Bank Indonesia dalam hal ini ibu Sri Muliyani namun dihadiri Aplianu, yang mengutarakan dengan alokasi APBD yang diberikan, upaya mengatasi tingkat kemiskinan tidak mampu, dimana setiap tahun paling hanya turun 1 persen, dan hal tersebut terbukti.
Untuk itu, dengan alokasi dana terbatas, maka pemerintah daerah harus mendorong sektor unggulkan perikanan, pariwisata dan pertanian dalam hal ini perkebunan pala, cengkeh dan kelapa.
“Ini yang harus didorong sehingga ada investor yang masuk. Kalau investor masuk otomatis membuka lapangan kerja, dan infrastruktur yang sulit menuju lokasi pasti akan dibangun. Itu berarti anggaran tersebut terakomodir untuk kegiatan lain,” tandasnya.
Untuk itu, hal ini yang nantinya akan diterapkan oleh pemerintahan yang baru, sehingga ada upaya konkrit dalam mengatasi tingkat kemiskinan di Maluku.
“Kebijakan Gubernur nanti kita bisa mendengar langsung dari Gubernur – Wakil Gubernur terpilih pada saat beliau selesai dilantik. Dan tim akan bekerja mengoptimalkan hal tersebut,” pangkasnya.
from Berita Maluku Online Pemda Maluku Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD Promal tahun 2020 - Berita Harian Teratas
