AMBON - BERITA MALUKU. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Maluku sementara merekrut fasilator untuk menverifikasi Rumah Layak Tidak Huni (RLTH), dari
4.000 unit target pembangunan tahun ini, 1.500 unitnya sudah terverifikasi.
"Berarti tinggal 2.500 yang belum (terverifikasi) dan sekarang kita sementara rekrut proses-proses fasilitator dan masalah teknis saja untuk verifikasi yang sisanya,"jelas Kepala Dinas PKP, Kasrul Selang kepada awak media di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Rabu (20/3).
Diakuinya, berdasarkan hasil verifikasi yang sudah dilakukan di 11 Kabupaten/Kota di Maluku sejak November itu, Kabupaten Maluku Tengah dan SBB memiliki jumlah penerima bantuan terbanyak.
Ditargetkannya, pada Mei mendatang tahapan pertama untuk penyaluran bantuan untuk pembangunan sudah mulai berjalan.
Bantuan yang diberikan kata dia berupa dana untuk bahan bangunan dengan total biaya Rp. 15 Juta per satu KK yang di transfer langsung ke rekening masing-masing penerimaan.
Disinggung jika penerima bantuan tidak menggunakan bantuan tersebut sebagaimana mestinya, Selang mengatakan itu sangat minim sekali kemungkinannya.
"Karena yang menentukan itu masyarakat sendiri, apalagi masyarakat bersama-sama dengan kita punya fasilitator melakukan verifikasi tingkat kerusakan rumah maupun kebutuhan material. Kalau pun nanti ada masyarakat yang tidak manfaatkan masyarakat, perlu kita telusuri juga, ada apa. Kalau ikut mekanismenya seharusnya tidak terjadi,"jelasnya.
Sejauh ini kata dia, melalui program peningkatan RTLH ini ada masukan-masukan dari masyarakat melalui fasilitator dan Koordinator Fasilitator. "Pastinya yang namanya program atau kegiatan pasti ada masalah dan sebagainya, tapi sejauh ini masalah-masalah itu bisa kita atasi, yang penting jangan sampai merugikan masyarakat calin penerima bantuan itu,"tandasnya.
Sekedar tahu, tahun 2019 ini, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan RTLH maupun Rumah Khusus Nelayan dan Rumah Susun di Maluku mencapai Rp. 80 Miliar.
4.000 unit target pembangunan tahun ini, 1.500 unitnya sudah terverifikasi.
"Berarti tinggal 2.500 yang belum (terverifikasi) dan sekarang kita sementara rekrut proses-proses fasilitator dan masalah teknis saja untuk verifikasi yang sisanya,"jelas Kepala Dinas PKP, Kasrul Selang kepada awak media di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Rabu (20/3).
Diakuinya, berdasarkan hasil verifikasi yang sudah dilakukan di 11 Kabupaten/Kota di Maluku sejak November itu, Kabupaten Maluku Tengah dan SBB memiliki jumlah penerima bantuan terbanyak.
Ditargetkannya, pada Mei mendatang tahapan pertama untuk penyaluran bantuan untuk pembangunan sudah mulai berjalan.
Bantuan yang diberikan kata dia berupa dana untuk bahan bangunan dengan total biaya Rp. 15 Juta per satu KK yang di transfer langsung ke rekening masing-masing penerimaan.
Disinggung jika penerima bantuan tidak menggunakan bantuan tersebut sebagaimana mestinya, Selang mengatakan itu sangat minim sekali kemungkinannya.
"Karena yang menentukan itu masyarakat sendiri, apalagi masyarakat bersama-sama dengan kita punya fasilitator melakukan verifikasi tingkat kerusakan rumah maupun kebutuhan material. Kalau pun nanti ada masyarakat yang tidak manfaatkan masyarakat, perlu kita telusuri juga, ada apa. Kalau ikut mekanismenya seharusnya tidak terjadi,"jelasnya.
Sejauh ini kata dia, melalui program peningkatan RTLH ini ada masukan-masukan dari masyarakat melalui fasilitator dan Koordinator Fasilitator. "Pastinya yang namanya program atau kegiatan pasti ada masalah dan sebagainya, tapi sejauh ini masalah-masalah itu bisa kita atasi, yang penting jangan sampai merugikan masyarakat calin penerima bantuan itu,"tandasnya.
Sekedar tahu, tahun 2019 ini, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan RTLH maupun Rumah Khusus Nelayan dan Rumah Susun di Maluku mencapai Rp. 80 Miliar.
from Berita Maluku Online Dinas PKP Maluku Rekrut Fasilitator Verifikasi RTLH - Berita Harian Teratas
