"Bayangkan saja, untuk tahun 2020 ini, biro pengelolaan perbatasan negara Provinsi Maluku hanya memiliki 5 program, dan 3 kegiatan yang harus kami lakukan. Jika kemudian ada pernyataan-pernyataan yang menganggap kami (BPP Provinsi Maluku) tidak maksimal dalam melakukan pengawasan, karena anggaran kami memang minim," kata Kepala Biro Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku, Poppy Bachmid saat rapat kerja dengan Komisi I DPRD Provinsi Maluku dalam rangka membicarakan, dan menindaklanjuti hasil penyampaian aspirasi ke Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Kementerian Dalam Negeri cq Badan Nasional Pengelola Perbatasan Negara, yang digelar di ruang Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Jumat (10/1).
Dikatakan, ada banyak persoalan yang ditemui pihaknya di sejumlah daerah perbatasan seperti, ada beberapa sekolah baik SD, SMP dan SMA yang mengalami kerusakan parah, namun hingga saat ini tak kunjung diperbaiki.
Bachmid mengaku, pihaknya tidak memiliki data yang valid soal kerusakan-kerusakan yang dialami itu, karena keterbatasan anggaran yang dimiliki.
Menurut dia, bukan saja soal gedung sekolah yang rusak, namun juga ada masalah seperti pembangunan gedung pasar di Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang hingga saat belum dimanfaatkan, lantaran lokasinya yang tidak strategis sehingga menyebabkan pedagang enggan untuk berjualan di pasar dimaksud, padahal desain gedungnya sangat mewah, dan belum diserahkan ke pemerintah daerah setempat.
"Belum lagi pembangunan rumah di Kota Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang belum bisa ditinggali, karena masih menyimpan masalah," beber Bachmid.
Untuk itu dia berharap, Komisi I DPRD Provinsi Maluku bisa menyikapi persoalan tersebut, karena BPP Provinsi Maluku merupakan salah satu biro yang strategis, dan memiliki tugas yang berat untuk mengawal dan mengawasi perbatasan negara, provinsi dan kabupaten/kota.
from Berita Maluku Online Minim Anggaran, BPP Maluku Kesulitan Lakukan Pengawasan - Berita Harian Teratas
