AMBON - BERITA MALUKU. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Barat (SBB) dinilai lambat menangani penyebaran Covid-19 yang kian meningkat. Pasalnya sampai saat ini pemerintahan dibawah kendali Yasim Payapo, belum juga menerapkan kebijakan apapun, seperti halnya dilakukan pemerintah kota Ambon dengan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro guna memutus mata rantai penyebaran varian Delta Covid-19.
Padahal seharusnya, sebagai pintu masuk pulau seram untuk tiga wialayah termasuk Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Maluku Tengah dengan mobilisasi orang maupun barang dari Ambon, perlu ada langkah konkrit menyikapi kondisi saat ini.
"Dari empat daerah ini, memang SBB ayem-ayem tidak ada satu kebijakan yang dibuat untuk menekan penyebaran Covid-19 sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri," ungkap Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary kepada wartawan di balai rakyat, Karang Panjang, Ambon, Rabu (14/07/2021).
Tak hanya itu, Pemda SBB juga tidak melakukan 3T atau testing, tracing, dan treatment sebagai langkah pencegahan, salah satunya terkait tempat karantina terpusat dan isolasi, menyiapkan tenaga kesehatan untuk penanganan varian baru Covid-19, dan sosialisasi vaksinasi.
Untuk itu, dirinya berharap kepada Bupati SBB agar bisa mengambil kebijakan, sama halnya dilakukan pemerintah kota Ambon.
"Upaya ini seharusnya bukan hanya dilakukan di Ambon, tetapi juga dibarengi dengan satu kebijakan yang sama, sehingga penanganan Covid-19 bisa cepat terkendali, jika tidak maka maka akan panjang, padahal masyarakat berharap ekonomi jalan, tetapi satu sisi masih dilakukan penangana covid-19," pintanya.
from Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku Pintu Masuk Pulau Seram, Pemkab SBB Diminta Perketat Penanganan Covid-19 - Berita Harian Teratas
