AMBON - BERITA MAUKU. Disaat Gubernur-Wakil Gubernur, Murad Ismail-Barnabas Orno tengah berjuang di pusat untuk mendapatkan anggaran dan program dalam merealisasikan janjipolitiknya sesuai misi-visi, salah satunya mengentaskan kemiskinan.
Namun dilain sisi, perjuangan tersebut belum bisa diterjemahkan oleh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) lewat program kerja. Alhasil, sampai saat ini Maluku masih menempati diurutan empat terbawah dari 34 provinsi.
Hal ini terbukti, dalam rapat Komisi III bersama mitra terkait, sebagian program yang disusun oleh OPD untuk menurunkan angka kemiskinan di tahun 2022 tidak tepat sasaran.
"Ada sebagian program yang tidak tepat, maka kita coba untuk segera melakukan pengeseran. Maka tujuan dari pada pendalaman terhadap KUA PPAS disitu, jadi kita menganggap yang tidak sesuai penempatannya segera dipindahkan," ungkap Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Hatta Hehanusa kepada wartawan di baileo rakyat, karang
panjang, Ambon, Senin (29/11/2021).
Selain itu, kata Hehanussan anggaran untuk mendukung program kerja OPD juga masih minim. Contohnya, program prioritas dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dalam membangun dan merehab bangunan rumah miskin.
"Hari ini kita tahu pos anggaran minim, makanya kita dorong kalau bisa ditambah, yang kita geser mungkin dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) untuk rehab
jembatan kita pindahkan kesana. jadi itu sudah menjadi catatan dari pada pembahasan tadi. bahkan sudah disepakati dengan Kadis PUPR, beliau sudah mengiayakan
itu," ungkapnya.
Kedepan, Hehanusa berharap dalam implmenetasi bukan tersebut, termasuk pekerjaan jalan yang menghubungkan desa dapat melibatkan masyarakat setempat.
"Kalau itu menjadi pembangunan prioritas untuk akses aktivitas dari masyarakat seperti jalan maka kita minta fokus pekerjaan dilakukan disana, tetapi para pekerja melibatkan masyarakat setempat supaya menghidupkan ekonomi masyarakat, jangan lagi pekerja dibawa dari luar," pintanya.
from Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku Sebagian Program OPD Pemda Maluku Dalam Pengentasan Kemiskinan Tidak Tepat Sasaran - Berita Harian Teratas
