AMBON - BERITA MALUKU. Selain mampu menangani persoalan kemiskinan yang masih tinggi di Maluku, dan memperpendek rentang kendali, Pemekaran Provinsi Maluku Tenggara Raya yang diperjuangkan Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Tual, merupakan bagian dari kepentingan strategis nasional.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra kepada wartawan di baileo rakyat, karang panjang, Ambon, Rabu (02/03/2022).
Dikatakan, kepentingan nasional dibalik pemekaran provinsi Maluku Tenggara Raya adalah pertahanan negara. Apalagi di wilayah tenggara terdapat kurang lebih 25 titik gas, dimana wilayah-wilayah tersebut berada di garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan langsung dengan tiga negara yaitu Timur Leste, Australia dan Papua Nugini.
"Kepentingan negara ada disitu sesuai amanat undang-undang pasal 40 bisa dengan pendekatan bottom-up dan top-down. Itu sudah menjadi teori dimana ada banyak sumber daya alam maka terjadi tekanan. sehingga memang kepentingan negara itu, bicara dalam aspek pertahanan dan keamanan, sosial politik juga terjadi di wilayah itu, dan pasti terjadi ancaman yang sangat luar biasa," tuturnya.
Apalagi menurut Rumra, masayrakat Maluku Barat Daya yang memiliki kedekatan emosional dengan Timor leste, jika negara tidak memberikan perhatian dan pelayanan maksinal kepada masyarakat disana, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak dinginkan,"
"Jadi mau tidak mau harus dengan cara pemkaran, nonsen kita bicara Maluku dan itu hal yang wajar," pungkasnya.
from Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku Kepentingan Strategis Nasional Dibalik Pemekaran Provinsi Maluku Tenggara Raya - Berita Harian Teratas
