AMBON - BERITA MALUKU. Hujan interupsi warnai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022.
Interupsi yang disampaikan sebagian anggota DPRD Maluku terkait ketidakhadiran Gubernur Murad Ismail, dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun itu.
Dalam rapat paripurna di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Selasa (04/07/2023), hanya terlihat dihadiri Wakil Gubernur Barnabas Orno. Sekretaris Daerah Sadali Ie, dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Sekedar tahu, ketidak hadiran Gubernur dalam agenda penting DPRD Maluku bukan baru kali ini saja, tetapi sudah berulang kali.
Hal inilah membuat sejumlah Anggota Dewan geram akan sikap Gubernur, salah satunya Richard Rahakbauw dari fraksi Golkar.
Pria yang biasa disapa dengan sebutan RR ini menyebutkan, laporan pertanggung jawaban merupakan hal penting dan strategis untuk menilai sampai sejauh mana kinerja dari pimpinan daerah yang berdampak bagi masyarakat di tahun 2022.
Untuk itu, sangat diharapkan kehadiran pimpinan daerah dalam hal ini Gubernur Maluku guna memberikan penjelasan atas beberapa masalah yang ditemui.
"Fakta membuktikan ketika kita melakukan pengawasan ke beberapa daerah kabupaten/kota ada beberapa masalah yang ditemukan, maka dari itu kami berharap saudara Gubernur Maluku hadir dan bisa memberikan penjelasan di rapat paripurna yang terhormat ini. Namun karena saya lihat yang hadir hanya saudara Wakil Gubernur maka saya keberatan rapat Paripurna ini diadakan," ungkap Richard.
Dikatakan, selama ini DPRD dan Pemerintah merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah di daerah yang tentunya melaksanakan tugas guna mensejahterakan masyarakat.
Untuk itu, saling menghormati dan menghargai sudah patut dilakukan kedua lembaga ini, termasuk kehadiran Pimpinan Daerah.
Selain Richard, intrupsi yang sama juga datang dari Ketua Fraksi Partai Golkar Maluku, Anos Yeremias.
Sebagai salah satu wakil rakyat bumi raja-raja, Yermias mengaku sangat menyayangkan sikap Gubernur Maluku yang tidak hadir dalam rapat paripurna.
"Ketidakhadiran Gubernur juga itu tidak mutlak, tetapi bagi kami mestinya di akhir masa jabatan seperti ini hadir karena memang sejauh ini saudara Gubernur jarang sekali menghadiri rapat paripurna," kata Anos.
Dijelaskan, dalam kata akhir fraksi Partai Golkar pada tanggal 14 Desember 2020, pihaknya sudah menyampaikan terkait dengan keberadaan rumah jabatan.
Bahkan, dalam kata akhir fraksi itu sendiri sudah dikatakan jika Gubernur merasa tidak nyaman di rumah jabatan, maka lebih baik rumah jabatan itu di alih fungsikan ketimbang dibiarkan kosong tetapi setiap tahun dibiayai.
"Yang kedua kantor Gubernur kami juga soroti pada waktu itu karena memang baru pernah di Maluku ini terjadi seperti ini jarang sekali Gubernur berkantor. Karena itu bagi kami ketidakhadiran saudara Gubernur hari ini kami tidak merasa sesuatu yang baru karena sudah kami ingatkan sejak tahun 2020.
Daerah ini, lanjutnya, sudah ketinggalan jauh di banyak aspek dan sektor sangat memprihatinkan sekali. Itulah sebabnya pada waktunya nanti akan dipelajari bersama LPJ atau dokumen yang sudah diserahkan ini untuk kemudian fraksi-fraksi akan menyampaikan pendapatnya yang disebut kata air fraksi.
"Pimpinan, sekali lagi itu merupakan keputusan politik kami, dan kami berharap rapat ini di skors untuk meminta penjelasan atau alasan ketidak hadiran Gubernur Maluku. Kalau itu dilakukan maka kami dari fraksi Golkar akan Walkout dari rapat ini," tandasnya.
from Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku Fraksi Golkar Kritisi Ketidakhadiran Gubernur Dalam LPJ - Berita Harian Teratas
