AMBON - BERITA MALUKU. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku, Suanthie Jhon Laipeny, meminta Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) segera mengambil langkah konkret untuk membenahi tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, masyarakat tidak boleh terus menjadi korban akibat persoalan distribusi yang berulang.
Laipeny menegaskan, penyelesaian persoalan BBM di MBD harus dimulai dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan para pengusaha penyalur BBM. Ia mengingatkan agar semua pihak tidak saling menyalahkan, tetapi fokus mencari solusi.
"Jangan hanya saling menyalahkan antara pemerintah daerah dan Pertamina. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat tetap mendapatkan BBM dengan mudah sesuai haknya," kata Laipeny kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Rabu (9/7/2026).
Menurutnya, kuota BBM untuk Kabupaten MBD pada prinsipnya telah dialokasikan oleh Pertamina. Karena itu, pemerintah daerah harus segera mengoordinasikan para pengusaha penyalur agar kuota yang tersedia dapat diambil dan disalurkan kepada masyarakat tepat waktu.
"Kuota BBM untuk MBD sebenarnya sudah dialokasikan oleh Pertamina. Karena itu pemerintah daerah harus segera mengumpulkan para pengusaha agar kuota yang tersedia dapat diambil dan disalurkan kepada masyarakat," ujarnya.
Ia menilai pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan BBM, baik jenis solar maupun pertalite, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan aktivitas ekonomi tidak terganggu.
Selain pembenahan distribusi, Laipeny juga mengingatkan pentingnya kesiapan penerapan sistem barcode untuk penyaluran BBM bersubsidi. Menurutnya, implementasi kebijakan tersebut harus didukung infrastruktur yang memadai serta sosialisasi kepada masyarakat.
"Pemerintah daerah harus memastikan infrastruktur pendukungnya siap. Pengusahanya harus siap, masyarakat juga harus diberikan sosialisasi mengenai penggunaan barcode agar ketika sistem diterapkan tidak menimbulkan persoalan baru," katanya.
Laipeny menambahkan, DPRD Maluku akan terus menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan dari Pertamina maupun instansi teknis apabila masih ditemukan kendala dalam distribusi BBM di Maluku Barat Daya.
"Kami akan terus mengawasi persoalan ini. Harapan kami, pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata sehingga distribusi BBM berjalan lancar dan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar," pungkasnya.
from Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku Laipeny: Pemda MBD Jangan Saling Menyalahkan, Fokus Benahi Distribusi BBM - Berita Harian Teratas
