AMBON - BERITA MALUKU. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku menilai pengembangan pendidikan di Maluku masih berjalan di tempat. Kondisi itu tercermin dari kualitas pendidikan yang dinilai masih jauh tertinggal dibandingkan rata-rata nasional.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi PDI Perjuangan melalui Yan Zamora Noach dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku terkait penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025, Rabu (26/8/2026) malam.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, salah satu indikator yang menggambarkan masih rendahnya kualitas pendidikan di Maluku terlihat dari posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku yang berada pada urutan ke-31 dari 38 provinsi di Indonesia.
Kualitas dan mutu pendidikan di Maluku, kata Noach, masih berada jauh di bawah rata-rata nasional. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan kualitas dan mutu tenaga pendidik yang dinilai menghadapi tantangan serupa.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan masih terbatasnya sarana dan fasilitas penunjang pendidikan. Kondisi tersebut diperparah dengan penyebaran guru yang belum merata di berbagai wilayah.
Fraksi juga menyinggung keberadaan guru titipan yang dinilai belum efektif dalam menjalankan tugasnya. Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah belum dibayarkannya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru tahun 2025 hingga semester pertama tahun 2026.
Tidak hanya itu, kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi sekolah juga disebut masih banyak menghadapi persoalan. Sementara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya menopang kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah, realisasinya dinilai masih tersendat.
“Dan masih banyak lagi masalah lain yang menjadi momok pengembangan pendidikan di Maluku,”ujar Yan.
Fraksi PDI Perjuangan berharap berbagai persoalan pendidikan tersebut tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Menurut mereka, kondisi pendidikan di Maluku sudah membutuhkan penanganan serius dan segera dari Pemerintah Provinsi Maluku.
Fraksi secara khusus meminta Gubernur, Hendrik Lewerissa untuk memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Apalagi, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dinilai tidak hanya memberi tekanan terhadap instansi pemerintah daerah, tetapi juga berdampak pada dunia pendidikan di Maluku.
“Ini hal yang sudah luar biasa dan perlu penanganan segera oleh Bapak Gubernur,” tegas Fraksi PDI Perjuangan.
from Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku PDIP Bongkar Masalah Pendidikan Maluku: IPM Rendah, TPP Guru hingga BOS Tersendat - Berita Harian Teratas
