AMBON - BERITA MALUKU. Sejumlah wilayah di Maluku yang masih mengalami keterbatasan jaringan telekomunikasi mendapat perhatian dalam pembahasan antara pemerintah daerah dan operator seluler.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani melalui percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, terutama tower jaringan di kawasan yang selama ini belum mendapatkan layanan komunikasi secara optimal.
Persoalan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Maluku bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Maluku serta PT Telkomsel di ruang rapat Komisi I DPRD Maluku, Kamis (17/9/2026).
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, mengatakan perlu ada langkah konkret untuk memperluas jangkauan jaringan hingga ke wilayah yang masih berada dalam kategori blind spot.
Menurut Solichin, kebutuhan terhadap jaringan telekomunikasi di Maluku tidak hanya berkaitan dengan kemudahan masyarakat dalam berkomunikasi. Infrastruktur tersebut juga memiliki keterkaitan dengan berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari pendidikan, pelayanan pemerintahan, akses informasi hingga kegiatan ekonomi.
“Pemerataan jaringan komunikasi harus menjadi perhatian bersama, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah blind spot,” tandasnya.
Ia menjelaskan, karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan membuat pemerataan infrastruktur komunikasi membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan perusahaan penyedia layanan telekomunikasi.
Karena itu, pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang masih mengalami keterbatasan jaringan dinilai penting dilakukan secara menyeluruh. Hasil pemetaan tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar untuk menentukan pembangunan tower baru di 11 kabupaten/kota di Maluku.
Perluasan jaringan di daerah terpencil, kata Solichin, akan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat yang selama ini menghadapi kendala dalam mengakses layanan komunikasi.
Selain memperlancar komunikasi, ketersediaan jaringan juga dinilai dapat mendukung aktivitas belajar, mempercepat pelayanan publik, serta membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memanfaatkan perkembangan ekonomi digital.
"Pemerataan konektivitas juga diharapkan dapat memperkuat pelayanan pemerintahan, membuka peluang ekonomi digital, menunjang kegiatan pendidikan serta mempermudah masyarakat memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan wilayah lain,” harap politisi PKS itu.
Solichin menambahkan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi semestinya menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan di Maluku. Akses jaringan, menurutnya, tidak seharusnya hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan atau pusat-pusat pemerintahan.
“Sebab konektivitas merupakan bagian dari pelayanan dan pembangunan yang merata, untuk memastikan daerah maju dan berkembang,” demikian Solichin.
Ia berharap hasil RDP bersama Dinas Kominfo Maluku dan PT Telkomsel tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dilanjutkan dengan langkah nyata di lapangan.
Wilayah-wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan diharapkan dapat segera dipetakan dan ditindaklanjuti, sehingga masyarakat di kawasan terpencil dan kepulauan memperoleh akses telekomunikasi yang lebih layak dan merata.
from Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku Blind Spot Telekomunikasi di Maluku Jadi Sorotan, Pembangunan Tower Didorong Dipercepat - Berita Harian Teratas
