AMBON - BERITA MALUKU. Pemerintah Provinsi Maluku memastikan penanganan infrastruktur jalan di Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, mulai direalisasikan Januari 2027. Sebagai tahap awal, anggaran sebesar Rp9 miliar telah disiapkan melalui skema pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membiayai pembangunan ruas Kayeli-Pela.
Kepastian tersebut menandai langkah konkret Pemprov Maluku dalam menjawab kebutuhan masyarakat Batabual yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi akibat kondisi jalan yang belum memadai.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan pembangunan jalan Batabual menjadi salah satu prioritas yang terus diperjuangkan pemerintah daerah.
Menurut Lewerissa, Batabual bukan wilayah yang baru mendapat perhatian setelah dirinya menjabat sebagai Gubernur. Kebutuhan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut telah menjadi bagian dari perhatian dan perjuangannya sejak sebelum memimpin Pemprov Maluku.
“Batabual itu ada dalam hati dan pikiran saya. Salah satu alasan mengapa Pemprov meminjam atau berutang kepada PT SMI, yaitu untuk membangun salah satunya jalan Batabual, termasuk beberapa ruas jalan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB),” ungkapnya.
Ia memastikan, keputusan membangun jalan Batabual telah diambil dan anggaran untuk memulai pekerjaan juga telah tersedia. Namun, pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2026 menghadapi kendala waktu karena persetujuan pinjaman dari PT SMI baru diperoleh relatif terlambat.
Dengan sisa waktu pelaksanaan yang terbatas hingga akhir tahun, pekerjaan fisik dalam skala besar dinilai sulit dilakukan secara optimal. Karena itu, pembangunan diarahkan mulai Januari 2027 melalui tahapan pekerjaan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
Lewerissa menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak harus menunggu seluruh kebutuhan pembiayaan terpenuhi untuk kemudian dikerjakan sekaligus. Menurutnya, langkah awal dan kesinambungan pembangunan menjadi penting agar kebutuhan masyarakat tidak terus tertunda.
“Untuk jalan Batabual, sudah saya putuskan untuk dibangun. Anggarannya sudah disiapkan. Yang penting kita memulai dulu. Kalau kita menunggu anggaran cukup baru membangun sekaligus sampai selesai, tidak akan jalan-jalan. Karena itu, pembangunan harus dilakukan secara bertahap,” tegasnya.
Gubernur mengakui, pembangunan infrastruktur di Maluku memiliki tantangan tersendiri, terutama karena kondisi geografis kepulauan dan keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Dengan 11 kabupaten/kota yang memiliki kebutuhan pembangunan berbeda, pemerintah harus menentukan prioritas berdasarkan urgensi, kemampuan keuangan, serta pembagian kewenangan.
Ia bahkan menyebut masih terdapat masyarakat di kawasan pegunungan Pulau Seram yang sejak Indonesia merdeka belum menikmati akses jalan memadai. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi gambaran bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur di Maluku masih membutuhkan perhatian serius dan kerja berkelanjutan.
Lewerissa juga mengingatkan bahwa penanganan jalan harus dilakukan sesuai kewenangan masing-masing pemerintahan. Jalan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, jalan provinsi ditangani Pemprov Maluku, sedangkan jalan kabupaten dan kota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
“Sebagai Gubernur Maluku, tidak ada sedikit pun niat hati saya untuk menahan pembangunan infrastruktur bagi rakyat kalau anggarannya tersedia. Berdosa saya kalau anggaran ada tetapi tidak digunakan untuk membangun fasilitas bagi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya keterbukaan kepada masyarakat mengenai kondisi keuangan daerah dan tahapan pembangunan. Pemprov Maluku juga terus mendorong penanganan ruas jalan lainnya melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
“Kita harus bicara jujur kepada rakyat. Sudah kita rencanakan, tetapi masyarakat juga harus bersabar. Kalau kondisi keuangan daerah kembali normal dan memadai, pembangunan akan dilakukan sesuai prioritas masing-masing wilayah,” katanya.
Rp9 Miliar untuk Ruas Kayeli-Pela
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku, Hengky Tamtelahitu, menjelaskan pembangunan infrastruktur Batabual merupakan perhatian Gubernur sejak awal pemerintahan.
Hengky menyebut, ruas jalan provinsi Mako-Kayeli-Pela-Ilath memiliki panjang sekitar 82 kilometer. Penanganannya membutuhkan pembiayaan besar karena selain kondisi jalan, terdapat delapan jembatan dan tujuh lintasan basah yang membutuhkan pembangunan jembatan untuk mendukung konektivitas antardesa.
"Sejak awal pemerintahan, Gubernur telah menginstruksikan Dinas PUPR Maluku untuk memberi perhatian terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan Batabual,” jelas Hengky.
Menurutnya, besarnya kebutuhan anggaran tidak mengurangi komitmen Pemprov Maluku untuk memulai penanganan secara bertahap. Melalui skema pinjaman daerah kepada PT SMI, telah dialokasikan Rp9 miliar untuk penanganan ruas jalan Kayeli-Pela.
Selain itu, Pemprov Maluku melalui Dinas PUPR telah mengusulkan penanganan ruas Mako-Kayeli melalui program IJD. Usulan tersebut telah mendapat persetujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sehingga diharapkan dapat melengkapi penanganan ruas Mako-Kayeli-Pela-Ilath secara bertahap.
“Dengan dukungan pembiayaan melalui PT SMI dan program IJD, kami pastikan penanganan infrastruktur Batabual akan mulai direalisasikan pada Januari 2027,” pungkasnya.
Pemprov Maluku berharap dukungan masyarakat Batabual terhadap tahapan pembangunan tersebut tetap terjaga. Pemerintah menegaskan, penanganan jalan dan jembatan di wilayah itu akan terus didorong sesuai prioritas serta kemampuan pembiayaan yang tersedia.
from Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku Rp9 Miliar Disiapkan, Pembangunan Jalan Batabual Dimulai Januari 2027 - Berita Harian Teratas
