AMBON - BERITA MALUKU. Persoalan tanah seluas 647 hektare di Negeri Laimu, Kabupaten Maluku Tengah, kembali menjadi perhatian DPRD Provinsi Maluku. Kali ini, Komisi I menelusuri dugaan penyewaan lahan yang disebut telah berstatus sita jaminan pengadilan kepada CV. Batu Seram Jaya.
Untuk memastikan persoalan tersebut, Komisi I DPRD Maluku berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Langkah ini dilakukan guna mencocokkan batas-batas lahan sekaligus memastikan status hukum tanah yang masih dipersoalkan.
Rencana tersebut merupakan tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I bersama Direksi CV. Batu Seram Jaya, Kantor Hukum Djamaludin Koedoeboen and Partners, Kepala Desa/Raja Negeri Laimu, Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah.
Dalam pertemuan itu, DPRD membahas dugaan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan barang sita jaminan, terutama menyangkut informasi pemanfaatan lahan melalui penyewaan kepada pihak perusahaan.
Persoalan ini tidak terlepas dari sengketa lahan dan tuntutan ganti rugi masyarakat terhadap kelompok usaha PT Djayanti Group melalui PT Maluku Dinamika Semen. Dalam perkembangan perkara tersebut, lahan dimaksud disebut telah menjadi objek sita jaminan Pengadilan Negeri Masohi untuk menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solihin Buton, mengatakan pihaknya belum dapat mengambil kesimpulan karena masih terdapat sejumlah keterangan yang perlu dicocokkan, terutama mengenai status kepemilikan tanah.
Ia menjelaskan, dalam RDP muncul perbedaan penjelasan antara Pemerintah Negeri Laimu dan kuasa hukum warga. Pihak negeri menyebut lahan tersebut merupakan tanah negeri, sedangkan kuasa hukum warga menyatakan tanah itu adalah milik masyarakat.
"Kita sudah mengambil sikap terkait dengan persoalan tanah di Laimu. Kita sudah mendengar seluruh pihak menjelaskan, tetapi memang belum ada satu keputusan yang harus kita ambil karena ada hal yang dijelaskan belum jelas terkait dengan status tanah itu," ungkap Solihin kepada wartawan.
Menurutnya, perbedaan keterangan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya berdasarkan penjelasan masing-masing pihak. Diperlukan pemeriksaan dokumen pertanahan dan penelusuran terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek sengketa.
Karena itu, Komisi I akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan BPN, sekaligus menyurati pihak pengadilan untuk memperoleh kejelasan mengenai dasar hukum serta batas lahan yang menjadi objek perkara.
"Oleh karena itu, kita nanti akan melakukan inspeksi bersama dengan Pemerintah Maluku Tengah dan DPRD, bersama BPN. Kita juga akan menyurati pengadilan," jelasnya.
Solihin menegaskan, peninjauan lapangan menjadi langkah penting agar seluruh pihak dapat mengetahui secara pasti letak tanah seluas 647 hektare tersebut berdasarkan dokumen dan keputusan pengadilan.
"Setelah itu kemudian kita turun sama-sama untuk menentukan batas terkait dengan hasil keputusan pengadilan tersebut, kira-kira 647 hektare ada di mana. Itu yang akan kita dapat bersama-sama sehingga ada rekomendasi dari ini," tandasnya.
Komisi I berharap, penelusuran dokumen dan pemeriksaan langsung di lokasi dapat menghasilkan kejelasan mengenai batas, kepemilikan, serta status hukum lahan di Negeri Laimu.
Kepastian tersebut juga diperlukan untuk menelusuri dugaan penyewaan objek sita jaminan, sehingga pemanfaatan tanah yang masih berkaitan dengan proses hukum tidak menimbulkan persoalan baru maupun merugikan pihak-pihak yang memiliki kepentingan.
from Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku Sengketa 647 Hektare Tanah Laimu, DPRD Maluku Telusuri Dugaan Penyewaan Objek Sita Jaminan - Berita Harian Teratas
