 |
| SBY dan Prabowo berjabat tangan di Cikeas. (Kumparan.com) |
"Sejumlah hal kami bahas dan diskusikan dalam pertemuan pada malam hari ini antara pemimpin Gerindra dan Partai Demokrat, yang jelas kami bersepakat untuk terus akan mengawal negara ini. Mengawal perjalanan bangsa Indonesia dalam kapasitas kami dari posisi kami, agar negara ini perjalanan bangsa ini mengarah kepada arah yang benar. Sehingga apa yang dilakukan oleh negara benar-benar untuk kepentingan rakyat," kata SBY dalam konferensi pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Kamis (27/7/2017).
Pengawalan seperti apa? SBY menjelaskan salah satu cara pengawalannya adalah apabila yang dilakukan negara sudah tepat sesuai kepentingan rakyat maka akan didukung. Dan sebaliknya jika pemerintah tidak tepat dan menciderai rakyat, maka akan dikritisi, dikoreksi dan ditolak.
"Gamblang, tegas, terang benderang, itu sikap kami," kata SBY.
SBY juga menyatakan ada kesepakatan Gerindra dan PD untuk bekerja sama. Kerjasama seperti apa?
"Meskipun tidak dalam bentuk koalisi, karena kita kenal koalisi Indonesia hebat, koalisi merah putih, pun sudah mengalami pergeseran dan perubahan fundamental Karena itu kami memilih tidak perlu membentuk koalisi, yang penting kita meningkatkan komunikasi dan kerjasama," tegasnya.
Seperti apa kesepakatan detailnya?
"Kerja sama ini memiliki dua cakupan satu wilayah politik, karena kami partai politik. Koridornya demokrasi, aturan main, undang-undang, dan sistem yang berlaku, itu wilayah politik," kata SBY.
Kerjasama tersebut tak hanya berhenti dalam pembicaraan isu politik strategis. Namun juga menyangkut gerakan politik dan gerakan moral. Seperti apa?
"Kami memikirkan sebuah gerakan moral dilakukan, tidak hanya gerakan politik tetapi juga gerakan moral. Gerakan moral ini diperlukan manakala perasaan dan pikiran rakyat dicederai. Kalau kami merasakan rakyat kita di seluruh Tanah Air perasannya, kepentingannya, aspirasinya, tidak didengar oleh penyelenggara negara, wajib hukumnya kita mengingatkan kita memberikan koreksi, sah," kata SBY.
SBY menegaskan gerakan seperti itu dibenarkan secara moral. Ia menjamin semuanya dijalankan berdasarkan demokrasi dan tidak merusak negara.
"Gerakan seperti ini juga juga secara moral dibenarkan, tetapi semuanya berdasarkan demokrasi. Gerakan yang proper dan bertumpu pada nilai-nilai demokrasi dan percayalah kami tidak akan merusak negara. Sebab kalau tidak dilakukan dengan proper, beradab, demokratis, merusak negara, justru gerakan kami yang secara politik dan moral tidak baik," pungkasnya.
