.jpg)
AMBON - BERITA MALUKU. DPRD Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh proyek Pekerjaan Umum (PU) yang berjalan di daerah dilaksanakan secara berkualitas dan bertanggung jawab. Pengawasan lapangan akan dilakukan secara terpadu agar pembangunan tidak sekadar mengejar serapan anggaran, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Langkah pengawasan tersebut akan melibatkan kepala dinas PU kabupaten dan kota se-Maluku. DPRD menilai keterlibatan pemerintah daerah penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan proyek, termasuk pekerjaan yang dikelola oleh balai teknis pemerintah pusat.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu, mengatakan bahwa selama ini terdapat sejumlah proyek PU yang pelaksanaannya menimbulkan persoalan di daerah. Bahkan, dampak lanjutan dari proyek tersebut kerap menjadi beban pemerintah kabupaten dan kota.
“Pekerjaan infrastruktur tidak boleh asal jadi. Ada proyek yang dikerjakan oleh balai teknis pusat, tetapi dampaknya justru dirasakan pemerintah daerah dan masyarakat. Karena itu DPRD hadir memastikan semua proses berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan daerah,” ujar Halimun di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Rabu (4/2/2026).
Sebelum turun ke lapangan, DPRD Provinsi Maluku akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala dinas PU se-Maluku. Rapat ini akan membahas tahapan perencanaan, pembagian kewenangan antarinstansi, serta evaluasi dampak proyek terhadap lingkungan dan masyarakat.
Halimun mengungkapkan, DPRD menemukan adanya proyek yang tidak berasal dari usulan daerah, namun justru menimbulkan persoalan baru, seperti meningkatnya risiko banjir di sejumlah wilayah.
“Setiap proyek harus jelas perencanaannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Semua pihak wajib menjelaskan apa yang telah dikerjakan dan apa dampaknya bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain pengawasan lapangan, DPRD Provinsi Maluku juga menekankan pentingnya transparansi serta sinkronisasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar tidak terjadi tumpang tindih program pembangunan.
Sebagai langkah strategis jangka panjang, DPRD mendorong penyusunan peta konektivitas pembangunan yang terintegrasi, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga proyek yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Dengan pengawasan yang ketat dan koordinasi lintas level pemerintahan, DPRD Provinsi Maluku berharap pembangunan infrastruktur di Maluku dapat berjalan lebih terarah, berkualitas, dan tidak meninggalkan persoalan di kemudian hari.
from Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku Proyek PU Disorot, DPRD Maluku Pastikan Tak Ada Pekerjaan Asal Jadi - Berita Harian Teratas
