Ratu Berita - Beberapa Anggota Komisi VI DPR menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Garuda Indonesia. Sebab maskapai plat merah itu selalu mengalami kerugian sampai semester I-2017.
Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mewakili Menteri BUMN dalam rapat kerja dengan Komisi VI berjanji juga akan menindaklanjuti sorotan Komisi VI itu dengan mengecek kerugian yang dihadapi oleh Garuda Indonesia.
"Bila ketentuan investasi salah akan muncul kekeliruan serius," tutur Sri Mulyani waktu rapat kerja dengan Komisi VI di Gedung DPR, Jakarta.
Pada semester I-2017, Garuda Indonesia mencatat kerugian bersih sebesar 282 juta dollar AS atau Rp 3,7 triliun. Jumlah kerugian itu naik dibanding data periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 826, 6 miliar.
Pemerintah meyakinkan juga akan menelisik lebih dalam penyebab utama kerugian Garuda Indonesia apakah kerena aspek kalah berkompetisi atau karena salah dalam tata kelola perusahaannya.
"Bila (problemnya ada) difundamental tata kelola, pasti juga akan kami kelola tambah baik lagi," kata bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Diluar itu, Sri Mulyani juga mengungkap kalau karena kerugian itu, Garuda Indonesia dipastikan tidak akan menyetor dividen kepada negara pada 2018.
Tetapi Garuda Indonesia bukanlah satu-satunya sebab masih ada 20 BUMN yang lain yang sedang mengalami kerugian serta dipastikan tidak akan membayar dividen.
BUMN yang alami kerugian yakni PT Garuda Indonesia, Perum Bulog, PT Krakatau Steel, PT PAL, PT Dok Perkapalan Surabaya, PT Indofarma, PT Balai Pustaka, PT Boma Bisma Indra, Perum PEN, dan PT Berdikari.
Dan kelompok ke-2 terbagi dalam 11 BUMN yaitu PT Nindya Karya, PT Merpati Nusantara Airlines. PT Kertas Kraft Aceh, PT Survey Udara Penas, PT Industri Sandang Nusantara, PT Iglas, PT Kertas Leces, PT Djakarta Lloyd, PT Istaka Karya, PT Varuna Tirta Prakarsya, serta PT Primissima.
