 |
| Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati. (Kompas.com) |
"Jawabannya selalu begitu, secara substansi program Anies-Sandi berhimpitan, sudah masuk," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (29/8/2017), dilansir Kompas.com.
Namun, tetap saja nama nomenklatur anggarannya tidak menggunakan nama program Anies-Sandi.
Tuty sebelumnya mencontohkan anggaran public service obligation (PSO) PT Transjakarta yang disebut sebagai program OK-OTRIP. Syarif bingung kenapa program tersebut tidak dinamakan OK-OTRIP saja dalam APBD-P.
"Kenapa enggak dinamakan OK-OTRIP saja?" tanya Syarif.
Dia menjelaskan pentingnya keselarasan sebuah nama dengan isi program. Dia mencontohkan program KJP Plus yang juga tidak masuk dalam APBD-P. Setelah Anies-Sandi menjabat, kartu yang diproduksi pasti bernama KJP Plus.
"Pasti kartu itu namanya KJP Plus. Sekarang misalnya BPK melakukan audit, ini ada KJP Plus tapi kok di anggaran tidak ada? Ternyata di APBD-P namanya berbeda bukan KJP. Jadi masalah dong. Ini jangan dianggap sepele," ujar Syarif.
Dia pun mempertanyakan sikap Bappeda yang tetap tidak mau menggunakan nama program Anies-Sandi dalam nomenklatur anggaran.
Syarif mengaku siap berdebat dengan pihak eksekutif terkait masalah penamaan anggaran ini. "Kalau Bu Tuty ngotot, ayo uji publik," kata dia.
Sementara, Tuty mengatakan isi program PSO Transjakarta sama dengan tujuan program OK-OTRIP. Dia juga menambahkan program Pemprov DKI harus mengikuti Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah di tiap daerah pun harus melaksanakan urusan pemerintahan wajib, seperti pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar, serta urusan pilihan.
Pembangunan perhubungan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib di tiap daerah. Untuk melaksanakan urusan wajib itu, Pemprov DKI memiliki Pola Transportasi Makro yang harus berlanjut siapa pun pemimpinnya.
Tuty mengatakan OK-OTRIP merupakan bagian dari Pola Transportasi Makro itu yaitu untuk integrasi moda transportasi.
"Pembangunan itu harus berkesinambungan lintas kepemimpinan dan birokrasilah yang bertugas mengawal kesinambungan pembangunan dan pelayanan masyarakat itu," kata Tuty, Rabu, dilansir Kompas.com.
