 |
Korlap, Aloysius Siep (tanpa Baju/depan kiri), Peja,Jeferson Thomas Baru (Singlet putih berkaca mata/kanan), bersama massa aksi tengah berjalan kaki menuju Kantor Polda,Jumat, (04/08) siang. Foto : Marthen Goo/KM |
MANOKWARI,KABARMAPEGAA.COM--Kehadiran PT.Dewa Kresna di Wilayah Adat Meepago bukan hanya kerjakan proyek tapi,melakukan pelanggaran HAM seperti kejadian tanggal (01/08) dikali oneibo,Distrik Tigi,Kabupaten Deiyai,Papua aparat gabungan indonesia menembak Yulianus Pigai dengan timah panas di bagian paha dan belasan orang mengalami luka berat.
Untuk menyikapi tragedi Deiyai berdarah, hari ini jumat (04/08/17) Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa,Pemuda dan Masyarakat Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) berunjuk rasa di depan halaman polda papua barat.
Sejauh Pantauan Media Kabarmapega.com Massa aksi membawa belasan Pamflet yang berisikan Foto Para Korban Kekerasan kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat negara Indonesia di kali oneibo,Distrik Tigi,Kabupaten Deiyai.mereka (massa aksi) juga seiring kata-kata kerinduan dan tangisan pun tertulis pada belasan Pamflet yang dipasang sepanjang ruas jalan raya Kota Manokwari.
Massa aksi lonch march dari Pohon Beringin didepan Kampus Unipa,Amban menuju ke Kantor Polda Papua.setelah massa aksi tiba didepan Pintu utama Polda Papua Barat, terlihat Pintu Gerbang utama dikunci tetapi setelah Korlap bernegosiasi dengan pihaknya pintu utama dibuka lalu massa aksi masuk dihalaman Kapolda Papua.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aloysius Siep,dalam orasinya mengatakan,militer Indonesia selalu membuat kekerasan yang tidak manusiawi terhadap orang asli papua(OAP) masih saja terjadi dari tahun 60-an hingga saat ini.
“Keputusan perjanjian Internasional pada tahun 60-an tersebut tak pernah dilibatkan orang asli papua sebagai pemilik negeri lalu tanah papua dan masyarakat pun digadaikan,”katanya.
Persoalan hak azasi manusia di tanah papua adalah persoalan yang telah menjadi konflik berkepanjangan semenjak tanah papua dan manusianya digadaikan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang tidak pernah melibatkan orang asli papua sebagai pemilik negeri leluhurnya.
Korlap Aksi SMPMPH, Aloysius Siep menegaskan,dalam waktu dekat tuntaskan pelaku penembakan kasus Deiyai berdarah.publik mengetahui bahwa,pelakunya Brimob,Polisi dan Direktur PT.Dewa Kresna sehingga dirinya berharap diselesaikan secara hukum.
“Kami meminta dengan tegas agar pelaku penembakan di Kabupaten Deiyai ini ditangkap dan diproses melalui jalur hukum,"ujarnya dengan nada emosional di hadapan polda papua barat.
Menurutnya,orang asli papua bukan binatang.dirinya meminta kepada Aparat indonesia hormati dan hargai masyarakat papua.
Di tempat yang sama yang Penanggungjawab aksi,Jeferson Thomas Baru, berharap pihak TNI dan Porli harus mentaati indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi.
“Kalau indonesia sebagai negara hukum kasus di Deiyai segera usut tuntas melalui jalur hukum,”ujarnya.
Ia pun,Presiden Joko Widodo segera tuntas masalah pelanggaran HAM di Papua. Karena dirinya menilai dari sekian banyak kasus HAM di Papua, sampai hari negara belum selesaikan.
Sementara itu, massa aksi yang enggan menyebutkan namanya mengatakan, kasus pelanggaran kemanusiaan di Deiyai pelakunya adalah Brimob dan Polisi sehingga dirinya berharap diproses hukum secara adil.
“Kami mau pelaku ditahan dan diproses melalui jalur hukum,” ungkapnya.
Ketika wartawan bertanya terkait soal pelaku kasus kemanusiaan di Deiyai, kata dia,saya mengutuk keras pelaku pelanggaran kemanusiaan di Oneibo Deiyai sebab,menurutnya manusia nilainya paling tinggi.
Berikut pernyataan Solidaritas Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakata Peduli HAM di Manokwari, Papua Barat meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, melalui Polda Papua dan Papua Barat, bahwa :
1. Tangkap Pelaku penembahkan di Oneibo, Kabupaten Deiyai, dan diproses hukum.
2. Segela selesaikan kasus penembakan di kabupaten Deiyai pada tanggal 1 agustus 2017 yang menewaskan 1 orang warga sipil dan 9 orang warga luka-luka tersebut secara mekanisme.
3. Hentikan segala bentuk intervensi militer diatas tanah papua.
4. Hentikan segala bentuk penambahan operasi militer di tanah papua karena itu hanyalah konspirasi para petinggi militer untuk mendapatkan japre dari danah keamanan dan hasil penambangan.
5. Tarik kembali segala bentuk dan satuan intelejen organik dan non-organiik dari tanah papua.
Pewarta : Petrus Yatipai
Editor : MPI
