BERITA MALUKU. Selain kaya akan potensi perikanan dan kelautan, Maluku juga memiliki pertambangan yang sangat melimpah. Hal ini dibuktikan, bahwa Maluku menjadi salah satu daerah penyumbang Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia melalui pertambangan sebesar 50 juta dolar/tahun.
"Jadi PNBP pertambangan terdiri dari mineral dan batuan, yakni nikel, foksit, emas, tembaga dan lain sebagainya," ujar Direktur pembinaan pengusahaan mineral, Dirjen Minerba, Kementrian ESDM, Bambang Susigit, kepada wartawan usai pembukaan pembinaan dan pengawasan terpadu kepasa seluruh pelaku usaha pertambangan di Maluku, berlangsung di Swiss Bell Hotel, Selasa (19/9/2017).
Dirinya mengakui, perkembangan pertambangan di Maluku dari tahun ke tahun relatif sama, mengingat potensi tambang sangat identik dengan keberadaan kewilayahan, dimana semakin banyak gunung aktif, daerah perbukitan biasanya mineral makin banyak, dan hal tersebut ada di Maluku.
Namun menurutnya, yang menjadi titik kendala adalah Maluku sebagai daerah berciri kepulauan, sehingga kalaupun potensi mineral pertambangan ada namun luasnya juga tidak besar, volumen tidak banyak, dan ongkos produksi mahal, karena transportasi.
"Jadi potensi di Maluku sudah ada dan besar seperti Wetar, aneka tambang dan lain sebagainya," pungkasnya.
Terlepas dari hal tersebut, dirinya mengakui ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan merkuri di tambang dengan skala kecil.
Yang dimaksudkan Bambang, biasanya tambang skala kecil khususnya untuk emas, teknologi yang mudah bagi masyarakat dengan menggunakan merkuri, mengingat dengan teknologi sangat mudah, bahkan kemampuan untuk menangkap emasnya lebih cepat, namun dampaknya lebih besar.
Sehingga sudah ada rencana aksi nasional tentang penghapusan merkuri di kegiatan pertambangan.
"Karena itu saya bilang, kegiatan tambang itu harus dilokalisir mana yang tambang untuk potensi ekonomi tinggi, mana yang sedang, mana yang tidak ekonomis. Dan yang tidak ekonomis ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat," tandasnya.
Untuk pengelolaan tambang rakyat lanjutnya, dari hasil diskusi bersama anggota DPR-RI asal Maluku, Mercy Barends, pihaknya sudah meminta bantuan dari LIPI untuk membuat teknologi yang bisa dingunakan oleh masyarakat untuk pertambangan rakyat tanpa menggunakan merkuri.
"Sebernanya merkuri sudah mau dihapus di dunia khusus untuk tambang, kecuali untuk kegiatan yang penting, seperti kesehatan, lampu namun pemakaian tidak banyak. Karena lebih dari 1 PPm sudah menjadi racun. Dan hal ini tidak boleh dingunakan dalam dunia pertambangan," tegasnya.
"Jadi PNBP pertambangan terdiri dari mineral dan batuan, yakni nikel, foksit, emas, tembaga dan lain sebagainya," ujar Direktur pembinaan pengusahaan mineral, Dirjen Minerba, Kementrian ESDM, Bambang Susigit, kepada wartawan usai pembukaan pembinaan dan pengawasan terpadu kepasa seluruh pelaku usaha pertambangan di Maluku, berlangsung di Swiss Bell Hotel, Selasa (19/9/2017).
Dirinya mengakui, perkembangan pertambangan di Maluku dari tahun ke tahun relatif sama, mengingat potensi tambang sangat identik dengan keberadaan kewilayahan, dimana semakin banyak gunung aktif, daerah perbukitan biasanya mineral makin banyak, dan hal tersebut ada di Maluku.
Namun menurutnya, yang menjadi titik kendala adalah Maluku sebagai daerah berciri kepulauan, sehingga kalaupun potensi mineral pertambangan ada namun luasnya juga tidak besar, volumen tidak banyak, dan ongkos produksi mahal, karena transportasi.
"Jadi potensi di Maluku sudah ada dan besar seperti Wetar, aneka tambang dan lain sebagainya," pungkasnya.
Terlepas dari hal tersebut, dirinya mengakui ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan merkuri di tambang dengan skala kecil.
Yang dimaksudkan Bambang, biasanya tambang skala kecil khususnya untuk emas, teknologi yang mudah bagi masyarakat dengan menggunakan merkuri, mengingat dengan teknologi sangat mudah, bahkan kemampuan untuk menangkap emasnya lebih cepat, namun dampaknya lebih besar.
Sehingga sudah ada rencana aksi nasional tentang penghapusan merkuri di kegiatan pertambangan.
"Karena itu saya bilang, kegiatan tambang itu harus dilokalisir mana yang tambang untuk potensi ekonomi tinggi, mana yang sedang, mana yang tidak ekonomis. Dan yang tidak ekonomis ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat," tandasnya.
Untuk pengelolaan tambang rakyat lanjutnya, dari hasil diskusi bersama anggota DPR-RI asal Maluku, Mercy Barends, pihaknya sudah meminta bantuan dari LIPI untuk membuat teknologi yang bisa dingunakan oleh masyarakat untuk pertambangan rakyat tanpa menggunakan merkuri.
"Sebernanya merkuri sudah mau dihapus di dunia khusus untuk tambang, kecuali untuk kegiatan yang penting, seperti kesehatan, lampu namun pemakaian tidak banyak. Karena lebih dari 1 PPm sudah menjadi racun. Dan hal ini tidak boleh dingunakan dalam dunia pertambangan," tegasnya.