 |
| Menlu Retno Marsudi dan Aung San Suu Kyi. (viva.co.id) |
"Gelombang simpati masyarakat internasional terhadap etnis Rohingnya dibidani oleh "gunung es raksasa berupa informasi palsu," kata Suu Kyi seperti dilaporkan Deutsche Welle dan diberitakan Kompas.com, Rabu (6/9/2017).
Menurutnya, kampanye kabar bohong tersebut "sengaja dibuat untuk mempromosikan kepentingan teroris."
Pernyataan tersebut dipublikasikan menyusul desakan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang menyebut perlakuan militer Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya sebagai "genosida." Namun Suu Kyi mengatakan, militer justru "melindungi semua penduduk" di negara bagian Rakhine.
Tekanan internasional terhadap Suu Kyi belakangan kian menggunung menyusul gelombang pengungsi Rohingya yang mencapai lebih dari 140.000 orang sejak 25 Agustus lalu.
Sejumlah pengungsi mengklaim, tentara pemerintah membunuh warga sipil, memerkosa perempuan, dan membakar desa-desa untuk menghalau militan Arakan Rohingya Salvation Army.
Suu Kyi mengecam penyebaran kabar hoax seputar korban Rohingya seperti ulah Wakil Perdana Menteri Turki, Mehmet Simsek, yang memuat foto jenazah korban bencana dan perang di tempat lain, tapi mengklaimnya sebagai korban Rohingya.
Kabar hoax serupa juga sempat ramai menyemuti media-media sosial di berbagai negara Muslim sejak beberapa pekan terakhir.
Bahkan mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring sempat mengunggah foto korban pembantaian etnis muslim Rohingya di Rakhine State, Myanmar, di akun Twitter pribadinya.
Kemudian Tifatul mengaku keliru mengunggah foto tersebut, namun dia dikritik netizen karena tidak mengecek terlebih dahulu kebenaran foto sebelum mengunggahnya.
Namun, begitu tidak semua kabar mengerikan yang tersiar soal militer Myanmar merupakan kabar bohong.
Awal tahun ini penyidik Perserikatan Bangsa-bangsa menyebut Tatmadaw (sebutan militer Myanmar) menggunakan "kekejaman mengerikan" selama operasi militer yang bisa dianggap sebagai pembersihan etnis terhadap minoritas Rohingya.
Pemerintahan Suu Kyi menepis tudingan tersebut dan menolak memberikan visa bagi pejabat PBB yang berkaitan dengan laporan tersebut. Dia malah balik menuding PBB bekerjasama dengan teroris untuk membibit sikap antipati terhadap pemerintahan resmi Myanmar.
