BERITA MALUKU. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) menyikapi kondisi kekurangan dokter atau darurat dokter yang terjadi di daerah itu, dengan menggelar rapat bersama sejumlah Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Malteng, berlangsung di ruang paripurna DPRD Malteng, Senin Malam (23/10/2017).
Tak hanya SKPD, sejumlah pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Maluku Tengah dibawa Pimpinan dr. Saleh Tualeka juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Rapat dengar pendapat dilakukan lantaran banyak pihak menyoroti sikap Pemda Malteng yang dinilai lamban dan kaku dalam menyelesaikan kekurangan tenaga dokter.
Ketua DPRD Malteng, Ibrahim Ruhunussa usai memimpin rapat mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menutupi kekurangan dokter di Malteng dengan mendongkrat anggaran pada APBD 2018 nanti.
"Tadi semua memaparkan tentang solusi menutupi kekurangan tenaga dokter. Yang jelas, kita kawal pada APBD 2018, untuk mewujudkan perekrutan Dokter PTT Daerah," ujar Ruhunussa.
Sementara Kepala BPKAD Malteng, Jainudin Ali mengatakan, kebutuhan dokter merupakan kebutuhan utama, sehingga BPKAD selaku tim anggaran Pemda mendorong SKPD terkait dalam hal ini dinas kesehatan untuk membuat perhitungan dasar membiayai dokter PTT Daerah nantinya.
"Minimal diketahui kebutuhan dokter di Malteng ini berapa lalu kita sesuaikan kebutuhan anggaran. Kita juga akan merekomendasi kepada Bupati untuk Dokter PTT Daerah diwujudkan," jelas Ali.
Seperti diketahui, dari 33 Pusat Kesehatan Masyarakat (Pusksesmas) yang tersebar di Maluku Tengah, hanya 12 yang terisi tenaga dokter sementara 21 Puskesmas tanpa dokter.
Tak hanya SKPD, sejumlah pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Maluku Tengah dibawa Pimpinan dr. Saleh Tualeka juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Rapat dengar pendapat dilakukan lantaran banyak pihak menyoroti sikap Pemda Malteng yang dinilai lamban dan kaku dalam menyelesaikan kekurangan tenaga dokter.
Ketua DPRD Malteng, Ibrahim Ruhunussa usai memimpin rapat mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menutupi kekurangan dokter di Malteng dengan mendongkrat anggaran pada APBD 2018 nanti.
"Tadi semua memaparkan tentang solusi menutupi kekurangan tenaga dokter. Yang jelas, kita kawal pada APBD 2018, untuk mewujudkan perekrutan Dokter PTT Daerah," ujar Ruhunussa.
Sementara Kepala BPKAD Malteng, Jainudin Ali mengatakan, kebutuhan dokter merupakan kebutuhan utama, sehingga BPKAD selaku tim anggaran Pemda mendorong SKPD terkait dalam hal ini dinas kesehatan untuk membuat perhitungan dasar membiayai dokter PTT Daerah nantinya.
"Minimal diketahui kebutuhan dokter di Malteng ini berapa lalu kita sesuaikan kebutuhan anggaran. Kita juga akan merekomendasi kepada Bupati untuk Dokter PTT Daerah diwujudkan," jelas Ali.
Seperti diketahui, dari 33 Pusat Kesehatan Masyarakat (Pusksesmas) yang tersebar di Maluku Tengah, hanya 12 yang terisi tenaga dokter sementara 21 Puskesmas tanpa dokter.
from Berita Maluku Online DPRD Sikapi Darurat Dokter di Malteng - Berita Harian Teratas