 |
| Tan Wie Long |
Berkembangnya isu soal minimnya kuota penerimaan calon mahasiswa di Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) turut menjadi sorotan sejumlah pihak.
Apalagi, jumlah kuota hanya di batas 5 orang per kabupaten/kota ini dan khabarnya jadi monopoli anak pejabat.
“Tentang kuota penerimaan siswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dimana ada isu yang berkembang di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Papua hanya dijatah 5 orang ini perlu diperjelas,” ungkap Anggota Komisi I DPR Papua Tan Wie Long yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (2/11).
Ia pun mengingatkan terkait apa yang selama ini menjadi kekuatiran di masyarakat soal perekrutan calon praja IPDN.
“Agar jangan ada lagi keresahan di masyarakat yang mana selama ini disinyalir banyak sekali anak pejabat yang lulus dalam IPDN. Kalau pun ada, ini perlu dilakukan penyelidikan tentang fenomena ini," tegas Tan.
Di samping itu, animo anak-anak Papua yang ingin masuk IPDN di tingkat kabupaten/kota harus diakomodir lebih awal melalui sebuah pendidikan dasar agar sebelum sampai ke tingkat Provinsi mereka tidak lagi merasa canggung atau kaku.
“Yang terpenting apa yang menjadi harapan masyarakat Papua yang ingin anaknya masuk ke IPDN, Pemerintah harus betul-betul melakukan tahapan seleksi secara adil dan transparan,” imbuh
Tan.
Ia pun mengharapkan di tahun 2018, nantinya semua pendaftar yang lulus IPDN adalah anak-anak asli Papua dari kalangan masyarakat biasa.
“Gubernur harus memberikan instruksi yang tegas sehingga apa yang dikuatirkan masyarakat itu terjadi,” tukas Tan.
(Vian)
from Berita Papua Legislator Papua Soroti Isu Anak Pejabat Monopoli Kuota Calon IPDN - Berita Harian Teratas
