 |
| Anggota Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long |
Anggota Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long yang dikonfirmasi Beritapapua.Dharapos.com di ruang kerjanya, Senin (13/11) memberikan penjelasan terkait kunjungan reses ke Waropen yang merupakan daerah pemilihannya.
Menurutnya, terkait progres pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut sudah berjalan cukup bagus namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Pemerintah memperhatikan tentang perbaikan gizi, Ibu dan anak .
Selain dari gizi, yang terpenting adalah Pemerintah memperhatikan hak-hak ekonomi masyarakat kecil di tingkat kabupaten.
“Selama masa reses satu minggu di Waropen saya melihat perputaran ekonomi di tingkat masyarakat penjual kaki lima sangatlah lemah. Itu menandakan bahwa roda perekonomian dalam hal ini perputaran uang di kabupaten tersebut lebih banyak keluar,” akui Tan.
Oleh karena itu, lanjut dia, perlu adanya satu perhatian yang khusus dari kepala daerah untuk bagaimana membuat kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan atau swakelola.
“Artinya sekarang aturannya sudah ada bahwa dana berkisaran 100 - 200 ratus juta bisa diberikan penunjukan kepada masyarakat untuk bisa melakukan perputaran usaha di bidang sub kontraktor maupun kontraktor,” sambung Tan.
Dan itu sudah diberikan dimana Pemerintah memberikan proteksi kepada pengusaha GEL yang betul-betul bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian yang ada di masyarakat bawah.
Ke depannya, Tan meminta kepada Pemerintah agar bisa memberikan nilai tambah serta ruang sebesar-besarnya kepada masyarakat agar UMKM ini bisa berjalan.
“Sehingga masyarakat di tingkat bawah bisa bersinergi dari sisi taraf hidup ekonominya,” tukas Tan.
(Vian)
from Berita Papua Pemerintah Waropen Didesak Perhatikan Hak-hak Ekonomi Masyarakat kecil - Berita Harian Teratas
Menurutnya, terkait progres pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut sudah berjalan cukup bagus namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Pemerintah memperhatikan tentang perbaikan gizi, Ibu dan anak .
Selain dari gizi, yang terpenting adalah Pemerintah memperhatikan hak-hak ekonomi masyarakat kecil di tingkat kabupaten.
“Selama masa reses satu minggu di Waropen saya melihat perputaran ekonomi di tingkat masyarakat penjual kaki lima sangatlah lemah. Itu menandakan bahwa roda perekonomian dalam hal ini perputaran uang di kabupaten tersebut lebih banyak keluar,” akui Tan.
Oleh karena itu, lanjut dia, perlu adanya satu perhatian yang khusus dari kepala daerah untuk bagaimana membuat kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan atau swakelola.
“Artinya sekarang aturannya sudah ada bahwa dana berkisaran 100 - 200 ratus juta bisa diberikan penunjukan kepada masyarakat untuk bisa melakukan perputaran usaha di bidang sub kontraktor maupun kontraktor,” sambung Tan.
Dan itu sudah diberikan dimana Pemerintah memberikan proteksi kepada pengusaha GEL yang betul-betul bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian yang ada di masyarakat bawah.
Ke depannya, Tan meminta kepada Pemerintah agar bisa memberikan nilai tambah serta ruang sebesar-besarnya kepada masyarakat agar UMKM ini bisa berjalan.
“Sehingga masyarakat di tingkat bawah bisa bersinergi dari sisi taraf hidup ekonominya,” tukas Tan.
(Vian)
from Berita Papua Pemerintah Waropen Didesak Perhatikan Hak-hak Ekonomi Masyarakat kecil - Berita Harian Teratas
