 |
| Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM saat penyerahan mobil bagi Klasis GPI Papua, Jayapura Nabire |
Hingga saat ini, desakan dari berbagai pihak kepada Pemerintah kota untuk segera menutup penjualan minuman keras (Miras) di Kota Jayapura kerap kali terjadi.
Mulai dari upaya turun ke DPRD Kota, kantor Wali Kota Jayapura, hingga ke DPR Papua melalui aksi demonstrasi mengusung isu banyak orang Papua meninggal karena miras.
Namun terhadap semua itu, di tanggapi dingin oleh Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM.
Terlihat jelas di setiap momen, orang nomor satu di ibukota Provinsi Papua ini selalu menanggapinya dengan memberikan pencerahan terhadap desakan-desakan tersebut.
“Kita bekerja sesuai aturan, bahkan dalam Undang-undang Otonomi Khusus tidak mengatur tentang miras. Miras adalah barang mati yang tidak bergerak, sementara manusia punya akhlak dan pikiran serta hikmat yang bisa mengatur barang mati tersebut,“ tanggapinya.
Dirincikan, ada dua Peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua yakni Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus).
“Mana mengacu kepada Perdasi dan mana yang mengacu kepada Perdasus, sementara kita punya Undang-undang yang lebih tinggi di Indonesia karena kita masih menjadi bagian dari integral Negara Kesatuan Republik Indonesia,“ terangnya, Minggu (12/11).
Wali Kota dua periode yang bertarung melawan kotak kosong ini mengakui meski banyak sorotan yang ditujukan kepadanya, namun dirinya tetap berpegang teguh kepada aturan yang ada di negara ini.
“Intinya saya tetap berpatokan kepada aturan di negara ini dan saya tetap konsisten maka miras belum saya cabut izinnya walaupun Pemerintah Provinsi berupaya untuk memberantas miras di Kota Jayapura,” tegasnya.
Wali Kota juga pada kesempatan tersebut mengajak semua pihak untuk bijaksana dalam menyikapi persoalan ini.
“Publik harus tahu aturan main di dalam negara ini,” tukasnya.
(Har)
from Berita Papua Wali Kota Beri Pencerahan Tanggapi Berbagai Desakan Soal Miras - Berita Harian Teratas
Mulai dari upaya turun ke DPRD Kota, kantor Wali Kota Jayapura, hingga ke DPR Papua melalui aksi demonstrasi mengusung isu banyak orang Papua meninggal karena miras.
Namun terhadap semua itu, di tanggapi dingin oleh Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM.
Terlihat jelas di setiap momen, orang nomor satu di ibukota Provinsi Papua ini selalu menanggapinya dengan memberikan pencerahan terhadap desakan-desakan tersebut.
“Kita bekerja sesuai aturan, bahkan dalam Undang-undang Otonomi Khusus tidak mengatur tentang miras. Miras adalah barang mati yang tidak bergerak, sementara manusia punya akhlak dan pikiran serta hikmat yang bisa mengatur barang mati tersebut,“ tanggapinya.
Dirincikan, ada dua Peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua yakni Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus).
“Mana mengacu kepada Perdasi dan mana yang mengacu kepada Perdasus, sementara kita punya Undang-undang yang lebih tinggi di Indonesia karena kita masih menjadi bagian dari integral Negara Kesatuan Republik Indonesia,“ terangnya, Minggu (12/11).
Wali Kota dua periode yang bertarung melawan kotak kosong ini mengakui meski banyak sorotan yang ditujukan kepadanya, namun dirinya tetap berpegang teguh kepada aturan yang ada di negara ini.
“Intinya saya tetap berpatokan kepada aturan di negara ini dan saya tetap konsisten maka miras belum saya cabut izinnya walaupun Pemerintah Provinsi berupaya untuk memberantas miras di Kota Jayapura,” tegasnya.
Wali Kota juga pada kesempatan tersebut mengajak semua pihak untuk bijaksana dalam menyikapi persoalan ini.
“Publik harus tahu aturan main di dalam negara ini,” tukasnya.
(Har)
from Berita Papua Wali Kota Beri Pencerahan Tanggapi Berbagai Desakan Soal Miras - Berita Harian Teratas
