 |
| Pekerjaan pembangunan Jembatan Hamadi – Holtekamp (JHH) hingga saat ini terus dipacu |
Pekerjaan pembangunan Jembatan Hamadi – Holtekamp (JHH) hingga saat ini terus dipacu.
Jembatan yang bakal menjadi ikon Papua ini, pembangunannya telah dimulai sejak 9 Mei 2015 lalu yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo dengan nama resmi Jembatan Layang Hamadi – Holtekamp.
Meski baru dikerjakan pada 2015 lalu, namun sebenarnya rencana pembangunan JHH ini telah ada sejak kepemimpinan Gubernur Papua yang saat itu di jabat Jaap Solossa yang kini telah almarhum.
Sementara , kepemimpinan di Kota Jayapura masih dijabat MR. Kambu.
Namun, hingga periode kepemimpinan keduanya berakhir, realisasi pembangunan JHH tak kunjung terlaksana.
Hingga kemudian, tongkat kepemimpinan di ibukota Provinsi Papua ini berpindah tangan ke DR. Benhur Tomi Mano, MM pada 2011 lalu.
Sejak pria yang akrab disapa BTM ini memimpin Kota Jayapura, salah satu ambisi besarnya adalah bagaimana menyatukan pusat Kota Jayapura dengan salah satu distrik di kawasan perbatasan RI – PNG, yaitu Muara Tami.
Dan dibenaknya hanya satu cara, JHH harus dibangun demi memperpendek rentang kendali di kedua kawasan tersebut.
Tak heran melihat niat yang kuat dari putra asli Port Numbay untuk merealisasikan JHH ini karena kepeduliannya terhadap perbaikan di berbagai bidang seperti pelayanan publik, kesehatan hingga ekonomi di Distrik Muara Tami yang selama ini menjadi salah satu prioritas utama dalam kepemimpinannya.
“Rencana ini juga tidak gampang karena saya harus berhadapan dengan pemilik hak ulayat dimana lokasi Jembatan Hamadi Holtekam akan dibangun. Ini adalah penentu dari semuanya,” akui BTM, saat di temui di kediamannya Jalan Jeruk Nipis, Kotaraja, Sabtu (23/12).
Meski awalnya, tantangan yang dihadapi sangat berat, BTM tak patah arang.
Berkat perjuangan yang gigih, dibarengi permohonan yang tak putus-putus kepada Sang Penciptanya, ia berhasil mengumpulkan seluruh pemilik hak ulayat untuk duduk bersama guna menyatukan pendapat dengan para Ondoafi demi memuluskan pembangunan JHH.
“Dan harus diingat bahwa Ondoafi inilah penentu dari semuanya, karena mereka yang punya lahan. Sebab jika mereka tidak mengijinkan maka sampai kapanpun rencana pembangunan JHH tak akan pernah jalan,” cetusnya.
Tak hanya sampai di situ, BTM kemudian memboyong para Ondoafi ke Jakarta, untuk bertemu langsung dengan Presiden RI yang saat itu masih di jabat Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014 dengan maksud untuk menyampaikan niat baik dirinya terkait pembangunan JHH demi kepentingan rakyat banyak.
“Masyarakat juga perlu mengetahui bahwa perjuangan ini tidaklah gampang, karena harus melalui berbagai proses,” sambungnya.
 |
| Momen ritual adat di Enggros sebelum pembangunan JHH |
Hingga akhirnya, pada 2015 jawaban atas perjuangan BTM terealisasi dengan dimulai proses pembangunan yang sebelumnya diawali dengan ritual adat di Pantai Enggros , sebagai lokasi bakal dibangunnya jembatan Hamadi-Holtekamp.
Penguatan persetujuan ini juga disampaikan Presiden Jokowi saat Wali Kota 2 periode ini bertemu langsung dengan orang nomor satu Indonesia ini saat melakukan kunjungan ke Kota Jayapura, Desember 2014 tepatnya di GOR Waringin.
Bahkan Kepala Negara kembali menyampaikan rencana itu disertai penyerahan dokumen rencana pembangunan.
Kepada media ini, Wali Kota mengungkapkan meski telah direncanakan sejak kepemimpinan Jaap Solossa, bersama MR. Kambu namun tak juga terealisasi.
Bahkan segala persiapan sudah dilakukan hingga tiang - tiang pancang yang akan di pancang untuk pembangunan jembatan tersebut sudah di mobilisasi dan masih berada sampai sekarang di lokasi pembangunan.
“Makanya setelah saya terpilih menjadi Wali Kota, saya bertekad jembatan Hamadi - Holtekamp harus dibangun, dan tidak ada satu pun yang bisa menghalangi itu,” tegasnya.
Dia mengaku punya beberapa alasan dibalik pembangunan. Salah satunya, karena aksesnya berada di kawasan strategis nasional sebagai Landmarknya Kota Jayapura yang berada di kawasan Negara - negara Pasifik.
Selain itu, mempersingkat arus transportasi dari Muara Tami ke Kota Jayapura dalam rangka pelayanan pemerintahan dan pemerataan penduduk dari kota ke wilayah di perbatasan RI – PNG tersebut dan beberapa alasan lainnya.
Selanjutnya, urai Wali Kota, dirinya diminta melakukan presentasi di depan para pejabat Eselon I Kementrian PUPR di Jakarta berkaitan dengan pembangunan JHH hingga berbagai dampak positif yang dihasilkan bagi kepentingan masyarakat Kota Jayapura dan di seluruh Tanah Papua.
Hingga akhirnya semua perjuangan itu berhasil dengan direstuinya pembangunan JHH.
Karena pembangunan ini dinilai sebagai proyek strategi nasional sehingga diputuskan
pembiayaannya menjadi tanggung bersama baik oleh Pemerintah pusat, Pemerintah propinsi dan Pemerintah Kota Jayapura.
“Dan saat itu tidak di sebutkan berapa nilai proyek yang di bagi tiga untuk pembangunan ini,” bebernya.
Pemkot sendiri telah menganggarkan anggaran untuk tahap pertama sebesar Rp14 Miliar dan tahap kedua senilai Rp3.5 M termasuk juga pembebasan lahan jalan pendekat arah Holtekamp.
Olehnya itu, ia meminta masyarakat untuk tidak memperdebatkan pembangunan JHH ini karena
semua yang dilakukan ini bukan untuk kepentingan pribadi Wali Kota namun untuk masyarakat banyak.
“Dan saat ini pembangunan sudah hampir rampung , sehingga tidak lama lagi masyarakat akan menikmati akses ini baik dari pusat kota ke Muara Tami dan sebaliknya. Mari kita doakan agar pembangunan ini berjalan lancar,” tukasnya.
(Har)
from Berita Papua Perjuangan BTM Satukan Kota Jayapura-Muara Tami Hampir Rampung - Berita Harian Teratas
