 |
| Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura dan Provinsi Papua menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Optimalisasi Penerimaan Daerah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI |
Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura dan Provinsi Papua menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Optimalisasi Penerimaan Daerah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Rapat yang menghadirkan seluruh Kepala Bappeda di Tanah Papua ini berlangsung di lantai 11 Hotel Aston Jayapura, Kamis (1/3/2018) dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua, TEA. Hery Dosenaen.
Wali Kota Jayapura dalam sambutan yang di wakili Wakil Wali Kota Ir. H. Rustan Saru, MM mengharapkan dengan di laksanakan rakornis ini maka para wajib pajak di Kota Jayapura dapat mengikuti arahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan PAD setempat ke depannya dan
pembangunan di kota pun semakin pesat.
"Pemerintah Kota Jayapura sangat bangga karena kehadiran KPK RI yang memberikan materi dan masukan kepada wajib pajak bahkan memberikan motivasi kepada kita," ucapnya mengapresiasi
Pemkot berharap ketika KPK memberikan wejangan dapat berdampak pada perubahan yang semakin baik.
Diakui Wali Kota, potensi PAD di Kota Jayapura sangat banyak namun hal itu belum maksimal di garap.
"Oleh karena itu melalui RAKORNIS ini maka semua wajib pajak yang malas-malas membayar pajak atau ada yang belum mengetahui aturan agar mulai hari ini bisa maksimal," harapnya.
Wali Kota jua meminta Bappenda kota untuk terus memacu wajib pajak dengan memberikan sosialisasi sehingga mereka paham benar fungsi pembayaran pajak.
Koordinator Unit Korsupgah KPK RI, Asep Rahmat Suwandha mengatakan senjata yang paling efektif dalam memerangi kejahatan apapun termasuk korupsi adalah kerja sama dan bukan badan penegak hukum atau kecanggihan teknologi.
KPK pun menjadi sadar ketika diberikan tugas dan tanggung jawab baik itu koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan dan penindakan.
Ke depan KPK ingin mendorong dan mengajak Pemerintah daerah untuk mengomunikasikan ini kepada masyarakat bahwa kita melakukan sesuatu dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan menjadikan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi.
"Kami melaksanakan tugas dan fungsi kami yaitu pemberantasan korupsi yang terintegrasi," cetusnya.
KPK juga akan mendampingi Pemda dalam konteks pengelolaan APBD mulai dari proses perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan, pengawasan internal juga Dana Desa, pengelolaan aset, serta pendapatan dan pengelolaan sumber daya alam.
Sementara itu, Sekda Papua, TEA. Hery Dosenaen dalam sambutannya mengatakan dinamika masyarakat Papua baik dari aspek politik, sosial dan aspek ekonomi sangat mempengaruhi pendapatan daerah.
"Dan pendapatan asli daerah di semua kabupaten sampai hari ini sangat minim sehingga menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Papua maupun kabupaten/kota dan juga menjadi satu tantangan," akuinya
Ditambahkan pula, dengan kondisi sosial masyarakat dan kearifan lokal dan tingkat independensinya terhadap pimpinan formal yang begitu kental dan aspek lain yang menjadi akumulasi yang fatal bagi semua aspek penyelenggaraan pemerintahan.
"Tantangan yang dihadapi oleh kita semua di mana kita mengakui bahwa perlu dibuat regulasi- regulasi sebagai upaya secara agresif untuk menggali potensi kita," imbuhnya.
Sekda juga mengakui keberhasilan Kota Jayapura dalam melampaui target PAD menjadi contoh sejak 2014 lalu.
"Olehnya itu, saya himbau seluruh Bupati di Tanah Papua untuk melakukan studi banding ke kota Jayapura," tukasnya.
(Har)
from Berita Papua Bappeda Kota - Provinsi gelar Rakor bersama KPK RI - Berita Harian Teratas
