Demikian disampaikan Seleky saat membuka kegiatan Sosialisasi Akuntasi Persediaan dan Bimtek Aplikasi Persediaan kerjasama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku yang diikuti seluruh Bendahara lingkup Pemkab Bursel berlangsung di aula Kantor Bupati Buru Selatan.
Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi di bidang akuntansi. Salah satu reformasi yang dilakukan adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP), kata Seleky, Kamis (24/5/2018) kearin.
Dikatakan, dalam standar akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan seseorang sesuai saat terjadinya arus sumber daya sehingga dapat menyediakan informasi konprehensif.
"Dalam neraca pemerintah kabupaten Buru Selatan, ada berbagai akun hingga saat ini masih kurang memadai dalam pengungkapan akun yang krusial adalah akun yang tersedia pada SKPD-SKPD," jelas Seleky.
Untuk membuat dokumen akuntansi persediaan sehingga nilai perolehan jumlah, kondisi barang, saldo awal, pemakaian dan penggunaan maupun saldo akhir masih diragukan pencatatan dan pengakuannya.
Lanjut Seleky, menjawab berbagai tantangan teraebut, maka Pemda Bursel komitmen untuk peningkatan SDM aparatur keuangan khususnya pejabat penatausahaan keuangan (PPK), Kasubag Keuangan dan para Bendahara pengeluaran maupun bendahara barang.
Melalui kegiatan ini Seleky berharap kepada seluruh peserta yang rata-rata adalag para bendahara dapat menyerap ilmu dan pengetahuan yang diberikan.
"Segingga dapat menginplementasikan di OPD masingmasing," harap Seleky. (Azmi)
from Berita Maluku Online Pemda Bursel Komitmen Tingkatkan SDM Perbendaharaan - Berita Harian Teratas
