Dalam PTSP sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Dan undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Permen BKPM-RI (UU Nomor 25/2007), dan Peraturan Kepala BKPM-RI Nomor 11/2009 sebagaimana terakhir diubah dengan Perka BKPM-RI Nomor 6/2011, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Menindaklanjuti hal ini, Gubernur Said Assagaff kepada wartawan di kantor Gubernur, akhir pekan kemarin mengatakan, akan membicarakan hal ini bersama SKPD terkait.
Mengingat, setiap SKPD memiliki regulasi tersendiri. Contohnya, dinas perikanan dan kelautan yang dalam perizinan tidak bisa langsung melalui PTSP, karena harus melalui mekanisme.
"Untuk itu, kita akan bicarakan mengenai hal ini dengan SKPD terkait. Kalau sudah hasilnya pasti akan saya sampaikan," ucapnya.
from Berita Maluku Online Sembilan SKPD Pemprov Maluku Belum Serahkan Perizinan ke PTSP - Berita Harian Teratas
