AMBON - BERITA MALUKU. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi kantor Gubernur Maluku.
Kedatangan personil KPK yang diketuai Budi Waluyo Koordinator Wilayah IX (Sulawei Utara, Sulawesi Tengah, Maluku dan Maluku Utara) di Maluku kali ini bukan untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) melainkan melakukan pertemuan bersama Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Maluku, Hamin Bin Thahir dalam rangka monitoring evaluasi program pencegahan korupsi.
Namun sayangnya rapat yang berlangsung di lantai enam kantor Gubernur Maluku, Senin (25/3) ini berlangsung tertutup.
Sebelum melakukan rapat, Budi Waluyo yang ditanya mengenai maksud kedatangan ke Maluku, mengatakan pertemuan bersama Pemda Maluku hanya dalam rangka monitoring evaluasi program pencegahan.
"Jadi di awal tahun ini kita melakukan monitoring sekaligus pemetaan setelah itu kita melakukan pendampingan kepada pemda seluruh maluku dan mendorong dalam rangka pencegahan korupsi," ujarnya.
Menurutnya, KPK menginginkan mencegah jangan sampai kepala daerah terkena kasus korupsi.
Sebagai tindaklanjutinya, kata Waluyo, hari Rabu, 27 Maret 2019, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pemda dalam hal monitoroing dan evaluasi sekaligus program pencegahan lainnya.
Ditanya mengenai informasi kasus Gunung Botak ditangani KPK, Waluya mengungkapkan tidak bisa menjawabnya.
"Menenagani kasus gunung botak saya tidak bisa jawab, mungkin teman-teman di pusat, saya belum dapat informasi terkait itu," pungkasnya.
Kedatangan personil KPK yang diketuai Budi Waluyo Koordinator Wilayah IX (Sulawei Utara, Sulawesi Tengah, Maluku dan Maluku Utara) di Maluku kali ini bukan untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) melainkan melakukan pertemuan bersama Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Maluku, Hamin Bin Thahir dalam rangka monitoring evaluasi program pencegahan korupsi.
Namun sayangnya rapat yang berlangsung di lantai enam kantor Gubernur Maluku, Senin (25/3) ini berlangsung tertutup.
Sebelum melakukan rapat, Budi Waluyo yang ditanya mengenai maksud kedatangan ke Maluku, mengatakan pertemuan bersama Pemda Maluku hanya dalam rangka monitoring evaluasi program pencegahan.
"Jadi di awal tahun ini kita melakukan monitoring sekaligus pemetaan setelah itu kita melakukan pendampingan kepada pemda seluruh maluku dan mendorong dalam rangka pencegahan korupsi," ujarnya.
Menurutnya, KPK menginginkan mencegah jangan sampai kepala daerah terkena kasus korupsi.
Sebagai tindaklanjutinya, kata Waluyo, hari Rabu, 27 Maret 2019, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pemda dalam hal monitoroing dan evaluasi sekaligus program pencegahan lainnya.
Ditanya mengenai informasi kasus Gunung Botak ditangani KPK, Waluya mengungkapkan tidak bisa menjawabnya.
"Menenagani kasus gunung botak saya tidak bisa jawab, mungkin teman-teman di pusat, saya belum dapat informasi terkait itu," pungkasnya.
from Berita Maluku Online KPK Sambangi Kantor Gubernur Maluku - Berita Harian Teratas