AMBON - BERITA MALUKU. Pemerintah Provinsi menargetkan di akhir masa jabatan Gubernur - Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail - Barnabas Orno pada tahun 2024 nanti, kemiskinan di Maluku sudah harus mencapai 13,34 persen, dari saat ini 17,69 persen.
Untuk itu, setiap triwulan pemerintah provinsi Maluku mengagendakan untuk melakukan pertemuan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah, dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan.
"Pertemuan hari ini, kita rapat dalam rangka penyamaan presepsi terkait dengan tim koordinasi percepatan penurunan kemiskinan Daerah Provinsi Provinsi Maluku, seiring dengan itu ada penyusunan RPJMD dan penyusunan renstra organisasi perangkat daerah (OPD)," ujar Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi Maluku, Djlaludin Salampessy, usai pertemuan bersama seluruh OPD, yang berlangsung di kantor Gubernur, Kamis (08/08).
Menurutnya, dalam rapat tersebut semua OPD mensikronkan program-program rangka percepatan penuruynan kemiskinan sesuai rahan Gubernur, dari 17,69 per maret 2019, diupayakan di tahun 2024 mencapai 13,34 persen.
"Langkah-langkah strategis apa yang harus dibutuhkan, itu dibutuhkan kolaborasi program, sinergi program, dibutuhkan perhatian untuk setiap OPD baik provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga bergerak bersama, sehingga tidak parsial," ucapnya.
Menurutnya, kedepan akan ada rapat evaluasi setiap tiga bulan, kemudian setiap semester atau enam sekali, sehingga evaluasi kemiskian dapat dilakukan. sehingga target 2024 bisa terpenuhi.
Seperti halnya dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat-Pemerintah Desa, yang mengandeng Universitas Pattimura Ambon, untuk melihat basis data terpadu, apa saja persoalan kemiskinan ditingkat paling terbawah, setelah diintervensi dan diketahui, maka program diarahkan pada percepatan penurunan kemiskinan.
"OPD lain juga harus melakukan upaya-upaya dalam rangka penurunan kemiskinan seusia target Gubernur," pintanya.
Untuk itu, setiap triwulan pemerintah provinsi Maluku mengagendakan untuk melakukan pertemuan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah, dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan.
"Pertemuan hari ini, kita rapat dalam rangka penyamaan presepsi terkait dengan tim koordinasi percepatan penurunan kemiskinan Daerah Provinsi Provinsi Maluku, seiring dengan itu ada penyusunan RPJMD dan penyusunan renstra organisasi perangkat daerah (OPD)," ujar Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi Maluku, Djlaludin Salampessy, usai pertemuan bersama seluruh OPD, yang berlangsung di kantor Gubernur, Kamis (08/08).
Menurutnya, dalam rapat tersebut semua OPD mensikronkan program-program rangka percepatan penuruynan kemiskinan sesuai rahan Gubernur, dari 17,69 per maret 2019, diupayakan di tahun 2024 mencapai 13,34 persen.
"Langkah-langkah strategis apa yang harus dibutuhkan, itu dibutuhkan kolaborasi program, sinergi program, dibutuhkan perhatian untuk setiap OPD baik provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga bergerak bersama, sehingga tidak parsial," ucapnya.
Menurutnya, kedepan akan ada rapat evaluasi setiap tiga bulan, kemudian setiap semester atau enam sekali, sehingga evaluasi kemiskian dapat dilakukan. sehingga target 2024 bisa terpenuhi.
Seperti halnya dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat-Pemerintah Desa, yang mengandeng Universitas Pattimura Ambon, untuk melihat basis data terpadu, apa saja persoalan kemiskinan ditingkat paling terbawah, setelah diintervensi dan diketahui, maka program diarahkan pada percepatan penurunan kemiskinan.
"OPD lain juga harus melakukan upaya-upaya dalam rangka penurunan kemiskinan seusia target Gubernur," pintanya.
from Berita Maluku Online Pemprov Maluku Target 2024, Kemiskinan Capai 13,34 Persen - Berita Harian Teratas
