"Kalau mereka (kontraktor) menolak, ya ganti saja dengan yang lain. Yang jelas, gedung kantor DPRD Provinsi Maluku harus secepatnya direnovasi," tegas Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Ikram Umasugi kepada wartawan, di Ambon, Selasa (10/12).
Menurutnya, dalam melaksanakan aktivitas rutin di kantor DPRD Provinsi Maluku, anggota DPRD Provinsi Maluku harus berhati-hati, lantaran takut jika ada gempabumi lagi, maka ada reruntuhan bangunan menerpa mereka.
Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Adeci Ayuba mengaku, kontraktor "angkat tangan" alias tidak sanggup lagi untuk melakukan renovasi gedung DPRD Provinsi Maluku yang rusak akibat diguncang gempabumi beberapa waktu lalu. Pasalnya, pihak ketiga sudah sempat merenovasi gedung itu pada tahun 2019 ini, dengan anggaran senilai Rp 3 miliar. Namun, saat progres pekerjaannya baru 20 persen, gempabumi bermagnitudo 6,8 menguncang pada Kamis (26/9) lalu, sehingga mengakibatkan kerusakan yang lebih parah lagi.
"Saat kami meminta pihak kontraktor untuk melanjutkan proses renovasi, mereka (kontraktor) menolak, dengan alasan sudah tidak sanggup lagi," kata dia.
Menurutnya, pada tahun 2020 mendatang pihaknya akan merenovasi gedung DPRD Provinsi Maluku secara menyeluruh, yakni dari lantai I hingga V dengan anggaran yang lumayan besar.
Saat disinggung mengenai apakah tidak dibongkar dan dibangun baru, Ayuba mengaku, struktur bangunan induknya masih kuat, dan bisa bertahan hingga beberapa tahun kedepan.
"Yang kita renovasi adalah ruangan-ruangannya saja, yang terlihat sudah bergeser dinding-dindingnya. Namun untuk dibangun baru tidak, karena struktur bangunan induknya masih terlihat bagus," tandas Ayuba.
from Berita Maluku Online Dinas PUPR Diminta Ganti Kontraktor Yang Tolak Renovasi Gedung DPRD Maluku - Berita Harian Teratas
