AMBON - BERITA MALUKU. Seluruh fraksi di DPRD Provinsi Maluku menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku tahun anggaran 2020. Hal ini diketahui saat rapat paripurna penyampaian kata akhir fraksi-fraksi yang terdiri dari delapan fraksi di DPRD Provinsi Maluku terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020, berlangsung di ruang sidang utama, gedung DPRD Provinsi Maluku, Sabtu (30/11) malam.
Namun demikian, masih banyak catatan-catatan penting yang disampaikan sejumlah fraksi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk segera diperbaiki, agar angka kemiskinan di Maluku bisa menurun.
Salah satunya Fraksi Pembangunan Bangsa DPRD Provinsi Maluku. Dalam kata akhir fraksinya, yang dibaca lewat juru bicaranya Mumin Refra.
Fraksi Pembangunan Bangsa ini berpendapat, pertumbuhan ekonomi Maluku belum optimal, karena Pemprov Maluku belum bisa menciptakan lapangan usaha, baik di bidang kehutanan, pertanian maupun perikanan, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku.
"Terkendalinya laju inflasi untuk Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2019 sebesar 3,24 persen. Fraksi Pembangunan Bangsa berpendapat, bahwa tahun 2020 pemerintah daerah lebih menjaga stabilitas tingkat inflasi, serta memelihara dan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga perputaran uang di tengah-tengah masyarakat tetap terjaga," kata Ketua Fraksi Pembangunan Bangsa DPRD Provinsi Maluku ini.
Selain itu, kata dia, indeks harga konsumen harus menjadi variabel keseragaman antar wilayah. Gambaran makro berdasarkan rilisan Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 317,6 ribu jiwa atau 17,69 persen, mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan tahun 2018 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 320,8 ribu, dan pada tahun 2019 mencapai 52.821 orang atau sebesar 6,91 persen lebih rendah, jika dibandingkan angka pengangguran di tahun 2018 sebesar 54.891 orang atau 7,27 persen.
"Sedangkan proyeksi penurunan angka pengangguran di tahun 2020 adalah sebesar 6,93 persen. Terhadap hal ini, dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Maluku, Fraksi Pembangunan Bangsa berpendapat, Pemerintah Daerah hendaknya meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan daya saing antar wilayah, mendorong perluasan akses transportasi yang menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian, perikanan dan pariwisata di desa ke kota," tandas Refra.
Namun demikian, masih banyak catatan-catatan penting yang disampaikan sejumlah fraksi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk segera diperbaiki, agar angka kemiskinan di Maluku bisa menurun.
Salah satunya Fraksi Pembangunan Bangsa DPRD Provinsi Maluku. Dalam kata akhir fraksinya, yang dibaca lewat juru bicaranya Mumin Refra.
Fraksi Pembangunan Bangsa ini berpendapat, pertumbuhan ekonomi Maluku belum optimal, karena Pemprov Maluku belum bisa menciptakan lapangan usaha, baik di bidang kehutanan, pertanian maupun perikanan, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku.
"Terkendalinya laju inflasi untuk Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2019 sebesar 3,24 persen. Fraksi Pembangunan Bangsa berpendapat, bahwa tahun 2020 pemerintah daerah lebih menjaga stabilitas tingkat inflasi, serta memelihara dan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga perputaran uang di tengah-tengah masyarakat tetap terjaga," kata Ketua Fraksi Pembangunan Bangsa DPRD Provinsi Maluku ini.
Selain itu, kata dia, indeks harga konsumen harus menjadi variabel keseragaman antar wilayah. Gambaran makro berdasarkan rilisan Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 317,6 ribu jiwa atau 17,69 persen, mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan tahun 2018 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 320,8 ribu, dan pada tahun 2019 mencapai 52.821 orang atau sebesar 6,91 persen lebih rendah, jika dibandingkan angka pengangguran di tahun 2018 sebesar 54.891 orang atau 7,27 persen.
"Sedangkan proyeksi penurunan angka pengangguran di tahun 2020 adalah sebesar 6,93 persen. Terhadap hal ini, dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Maluku, Fraksi Pembangunan Bangsa berpendapat, Pemerintah Daerah hendaknya meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan daya saing antar wilayah, mendorong perluasan akses transportasi yang menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian, perikanan dan pariwisata di desa ke kota," tandas Refra.
from Berita Maluku Online Seluruh Fraksi di DPRD Maluku Setujui Ranperda APBD Tahun 2020 - Berita Harian Teratas
