Hal ini disampaikan ketua komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary kepada awak media di baileo rakyat, Karang Panjang, Ambon, Kamis (05/03).
Dikatakan, sejak penyaluran BPNT dirubah dari bantuan langsung beras ke dalam bentuk kartu yang dimulai sejak Agustus 2019, dalam pelaksanaannya sampai saat ini belum terlaksana secara baik.
Hal ini terbukti, dari hasil pengawasan, di kecamatan-kecamatan yang ada di Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, sampai sekarang belum tersalurkan secara maksimal, dalam hal ini kartu penerima manfaat, maupun agen-agen yang mesti dibangun oleh himpunan bank milik negara, yaitu Mandiri, BNI, BTN dan BRI belum terlaksana secara baik.
"Sebelum dialihkan ke kartu penerimaan manfaat langsung tinggi, setelah dialihkan ke kartu semakin menurun, bahkan penerima manfaat belum terima kartu sama sekali," tandasnya.
Untuk itu, pihaknya telah mengagendakan untuk rapat bersama dengan Dinas Sosial Maluku dan himpunan bank milik negara, untuk membedah kendalanya mengapa sampai penyaluran BPNT belum maksimal.
from Berita Maluku Online Peyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Maluku Belum Maksimal - Berita Harian Teratas
