“Walaupun Madrasah Aliyah dibawah departemen agama, tetapi murid-murid ini masyarakat Maluku. Sehingga kita di DPRD mempunyai kepentingan coba memetakan dan masalahnya, sehingga apa yang bisa kita dilakukan,”vujar Ketua Komisi IV, Samson Atapary, kepada awak media usai melakukan rapat bersama Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku, Jamaludin Bugis, di baileo rakyat, karang panjang, Ambon, Kamis (30/07).
Dikatakan, komisi IV akan melakukan rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayan Provinsi Maluku dan Kakanwil Kemenag Maluku untuk mencari format kerjasama, sehingga mungkin ada alokasi anggaran untuk guru kontrak, yang nantinya disediakan melalui APBD.
“Yang kita lakukan kira-kira APBD provinsi bisa bantu dimana, mungkin sebagiannya di distribusi ke sekolah-sekolah Madrasah Aliyah, termasuk di dalam sarana dan prasarana,” ucapnya.
Terkait ini, kata dia Komisi IV juga akan mengkomunikasikan secara politik dengan Kementerian Agama.
“itu yang kita lakukan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama, sehingga ada jalan membantu Madrasah Aliyah,” pungkasnya.
Menindaklanjuti apa yang disampaikan Atapary, Kakanwil Kemenag Maluku, Jamaludin Bugis, megungkapkan persoalan yang ada saat ini adalah presentasi antara sekolah negeri dan swasta berbeda jauh, dikarenakan 67 persen madrasta swasta yang terbatas dengan sarana dan prasarana, berada pada daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) yang sulit dijangkau.
“Saya ajak komisi IV untuk menjawab bersama, kami punya program dan akan di back-up atau di dorong oleh komisi IV untuk memperjuangkan kepentingan keumatan khusus untuk kepentingan dunia pendidikan kedepan,” cetusnya.
Ia juga akan membangun format kerjasama antara Kementerian Agama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku tentang ketenagakerjaan di dunia pendidikan, dan kegiatan kompetensi Guru.
from Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku Sikapi Persoalan di Madrasah Aliyah, Komisi IV DPRD Maluku Rapat Bersama Kakanwil Kemenag - Berita Harian Teratas
