AMBON - BERITA MALUKU. Guna menjawab kekhawatiran masyarakat untuk masuk di RSUD dr. Haulussy, maka DPRD Maluku meminta Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk menentukan salah satu RS berplat merah di untuk melayani pelayanan umum.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary kepada awak media di baileo rakyat, Karang Panjang, Ambon, Senin (25/01/2021), usai rapat bersama Kepala Dinas Kesehatan Maluku, dr. Meykal Pontoh, pihak RS Siloam, dan RSUD dr. Haulussy, menindaklanjuti viralnya kasus warga dusun La Ala, Desa Loki, Kabupaten SBB, yang tidak mau menjalani perawatan di RSUD dr. Haulussy, sebelum dirujuk dari RS Siloam, karena takut masuk di RSUD dr. Haulussy dinyatakan Covid-19.
"Ada ketakutan cukup tinggi, karena Covid-19 dia tidak mau ditangani di RSUD Haulussy. Karena mereka berpikir jangan-jangan kita kesana divonis Covid-19 kemudian menjalani isolasi," ujarnya.
Karena menurut masyarakat, Covid-19 dijadikan sebagai proyek, dikarenakan ada anggaran tersendiri untuk penanganan Pandemi yang telah berjalan hampir setahun ini.
Untuk itu, pihaknya meminta Kadis Kesehatan untuk dibicarakan tingkat daerah terkait hal ini. Mengingat ada empat RS milik Pemda, RSUD dr. Haulussy, RSKD Nania, RSUD dr. Ishak Umarella, Tulehu, dan RSUP dr. J. Leimena. Untuk itu, dimintakan ada RS, yang dikhusus pasien umum. Sehingga masyarakat yang datang tidak ada was-was.
"Jangan sampai masyarakaat beranggapan masuk ke RS dikategorikan Covid-19 padahal kita bukan covid-19. Karena belajar dari kasus ini warga SBB, kita juga menduga ada ketakutan dari keluarga, kenapa tidak bisa di RS Bhayangkara, lalu ke RST, logikanya di RST tidak bisa ditangani seharusnya ke RSUD, tapi kenapa mereka harus RS siloam. Itu berarti ada kecamasan, ketakutan. Itu sudan dibicarakan dengab kadis, untuk itu kalau RS untuk covid-19, covid saja, jangan terima non covid-19, mungkin ada satu RS misalnya RSUP bisa dibicarakan dengan pusat, itu hanya khusus pasien non covid-19," tuturnya.
Untuk itu, dirinya mintakan adanya kebijakan pemda terkait hal ini, sehingga ada jalan keluar untuk persoalan ini.
Terkait persoalan Warga SBB yang viral, setelah menjalani perawatam di RS Siloam, dan RSUD dr. M. Haulussy, menurutnya dalam rapat, Direktur RS Siloam sudah mengklarifikasi bahwa proses penanganan pasien sesuai SOP dan peraturan.
"Jadi pasien datang memang ditangani, nanti pada saat operasi kedua selesai ditangani, lalu pihak keluarga langsung ke administrasi untuk dijelaskan. Dalam arti bukan tidak ada uang lalu ditolak, tetap dilayani sampai selesai, setelah itu baru disampaikan biaya yang harus dibayarkan pasien," cetusnya.
Dirinya mengakui, RS Siloam standar Internasional, pasti biaya pelayanan kesehatan mahal, bukan hanya pasien masyarakat menengah kebawah. Namun tentu, biaya ditentukan diimbangi dengan pelayanan yang diberikan. Olehnya itu, saat hanya dibuka untuk kelas I dan VIP," tuturnya.
Terkait hal itu, pihaknya sudah menyampaikan ke RS siloam harus menyampaikan secara luas di masyarakat, bahwa ini memang RS yang mahal untuk standar Maluku.
"Makanya saya minta di gerbang masuk RS dibuat baliho harga sesuai pelayanan, supaya masyarakat tahu," cetusnya.
Walaupun demikian, dirinya mengiginkan agar RS Siloam bukan hanya mensasar pasien menengah keatas, tetapi juga berkontribusi untuk rakyat Maluku.
Untuk itu, kedepan harus ada subsidi penanganan pasien di kategori miskin.
"Karena itu kita minta kalau hadir di Maluku, hanya sekedar profit oriented
untuk mengambil keuntungan dengan pelayanan jasa tanpa mengimbangi apa kontribusi kepada pemda dan masyarakat Maluku, dan tadi pak Direktur merespon cukup positif dan menjadi pertimbangan, dan akan melayani bedakan berdasarkan kelas ekonomi masyarakat Maluku," pungkasnya.
Terkait penanganan lambat di RSUD dr. M. Haulussy setelah dirujuk dari RS SIloam menurut Dirut RS, kata Samson dikarenakan emergency lagi di renovasi, selain itu karena harus dikonultasikan dengan 4 dokter.
"Jadi tidak bisa dilayani di dalam, makanya dibuat tenda darurat, pelayanan selama tiga jam, karena hasil rujukan dari RS Siloam ada beberapa catatan yang harus dikonsultasikan kurang lebih 3 atau 4 dokter ahli, bukan ditelantarkan," tandasnya.
from Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku DPRD Minta Dinkes Maluku Siapkan RS Untuk Pelayanan Non Covid-19 - Berita Harian Teratas
