AMBON - BERITA MALUKU. Pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang dilakukan di beberapa wilayah di Maluku dinilai telah berhasil merubah wajah kawasan.
Salah satunya di kawasan Talake, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.
Hanya saja, salah satu problem dari program ini adalah tidak adanya pemeliharaan.
"Program Kotaku, ini hanya program ganti baju, bisa dikatakan pelaksanaannya berhasil. Hanya saja, menurutnya problem Kotaku adalah pemeliharaan yang tidak ada," ungkap Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Rovil Afifudin kepada awak media, usai rapat bersama Balai Cipta Karya, yang berlangsung di baileo rakyat Karang Panjang, Ambon, Kamis (04/02/2021).
Terkait hal itu, Menurutnya ada dibentuk
Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM. Hanya saja dibiarkan begitu saja, sehingga tidak ada progres.
"Maksud saya ini yang harus dibicarakan oleh teman-teman Kotaku, kalau memang mereka membangun kawasan kumuh menjadi tidak kumuh, pemerliharaan mestinya dikomunikasikan dengan pemerintah setempat untuk dialokasikan dalam APBD setempat. Kalau pemeliharaan mau diberikan kepada Pemerintah Kota Ambon, maka Pemkot harus mengalokasikan anggaran pemeliharaan,"tuturnya.
Dalam rapat, pihaknya juga terus mendorong, agar kedepan tidak hanya tiga daerah yang tersentuh program Kotaku, Tual, Ambon, dan Maluku Tengah, tetapi 8 delapan daerah lainnya secara menyeluruh.
"Makanya rapat ini dilakukan, kalau rapat hanya sekedar koordinasi, sinergitas data tidak usah bicara disini, bicara saja ditingkat kabupaten/kota. Tapi kenapa sampai disini karena pernyataan ketua DPRD yang katakan tahun 2020 tidak ada dana anggaran Kotaku. Nah kalau kita hanya buat tiga daerah, sementara 8 tidak ada," cetusnya.
Untuk itu, komisi III DPRD Provinsi Maluku mendorong agar pemerintah pusat mengalokaskan dana Kotaku ke-11 kabupaten.
"Kita tidak bisa lagi berasumsi program Kotaku berbasis kota, yaitu Ambon dan Tual, faktanya ada kota Masohi, itu berarti ada kota bula, Tiakur dan kota di provinsi Maluku yang namanya kota bisa mau kecamatan bisa, karena kota masohi bisa, nah itu kita dorong, kalau dorongan membutuhkan dorongan politik maka mari kita dorong, jangan terlalu lama di tahan, karena januari kemarin sudah pembahasan APBN, kalau misalnya kita mendorong ini, lalu mau bicaran apa lagi," terangnya.
Terkait air bersih, kata Rovik hal ini sudah disampaikan kepada Kepala Balai Cipta Karya, agar selain program bantuan seperti infrastruktur berbasis masyarakat, ada juga infrastruktur yang dibangun dengan dana reguler, dengan syarat harus dilakukan sebaik mungkin.
"Air bersih harus air menetes ,jangan dibangun seperti menara gading tapi tidak ada air yang menetes. Itu yang harus diperhatikan pak Halil selaku kepala Balai cipta karya di wilayah Maluku harus diperhatikan dengan baik,"pintanya.
Ditempat yang sama, Kepala Balai Cipta Karya Wilayah Maluku, Abdul Halil Kastela, mengatakan dalam hearing DRPD meminta dukungan pendanaan infrastruktur berbasis kawasan, dikarenakan di tahun 2020 tidak ada pendanaan program tersebut.
Namun sebelumnya, sesuai renstra tahun 2015-2020 telah dilaksanakan di tiga daerah, Ambon, Tual dan Maluku Tengah.
"Memang kita masih ada gab tapi masih dibawah 10 persen," ucapnya.
Di 2021-2025, jelasnya sesuai resntra hanya menyelesaikan 10 ribu hektar, yang dibagi menjadi dua bagian, 8 ribu penanganan perkotaan dan pembangunan, 2 Ribu Infrastruktir berbasis masyarakat (IBM) salah satunya Kotaku.
from Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku Rovik: Problem "Kotaku" Di Pemeliharaan - Berita Harian Teratas
