 |
| Sekelompok warga yang mengaku dari Kokonao, Distrik Mimika Barat saat mendatangi Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika dan menyatakan Mimika Barat Siap jadi Kabupaten. (Foto: SAPA/ Jefri) |
SAPA (TIMIKA) - Wakil Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko), Marianus Maknaipeku yang juga menjadi bagian dari Tim Pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Mimika Barat mengaku kaget dengan aksi sekelompok warga yang mendatangi Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika pada 22 Marer 2022 lalu dan menyatakan Mimika Barat siap menjadi kabupaten.
"Pernyataan mereka itu pembohongan publik, kami tim kaget dengan aksi mereka. Pernyataan mereka itu tidak mewakili masyarakat Mimika Barat, yang mereka lakukan bukan untuk kepentingan masyarakat tapi kepentingan kelompok, kepentingan pribadi," ungkap Marianus kepada Salam Papua, Sabtu (26/3/2022).
Ia mengaku merasa malu karena ada seorang warga dari kelompok itu yang dengan percaya diri menyatakan menjadi calon karateker Bupati Mimika Barat.
"Yang dilakukan Tomas Marnoma mengaku sebagai calon karateker Bupati Mimika Barat itu sangat memalukan," ucapnya.
Marianus menjelaskan tim pemekaran Calon DOB Kabupaten Mimika Barat telah dibentuk sejak Tahun 2010 dengan SK Ketua Kemasko dan SK Bupati Mimika yang saat itu dijabat Almarhum Klemen Tinal.
Tim juga sudah melengkapi semua kelengkapan administrasi menurut Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2007 dan telah mendapat dukungan SK dari DPRD Mimika, Bupati Mimika, DPRP Papua dan Gubernur Papua.
"Kami sudah lewati semua proses sampai ke pusat, yakni Dirjen Otda, Ketua Komisi II DPR RI dan Ketua Komite I DPD RI. Jadi jangan ada yang muncul bikin gerakan sok pahlawan yang mimpi disiang bolong," ungkap Marianus.
Diterangkan, untuk memperoleh SK persetujuan dari Kabupaten hingga Provinsi, tim pemekaran sebelumnya sudah lakukan kajian akademik bekerja sama dengan Litbang Uncen pimpinan Prof. Agustinus Fatem dan telah dipresentasikan di Kantor Bappeda Kabupaten Mimika.
Kemudian DPRD dan Bupati Mimika menerbitkan SK persetujuan selanjutnya berkas pemekaran sudah dipresentasikan di Jayapura sehingga mendapat SK persetujuan dari DPRP dan Gubernur Provinsi.
"Berkas pemekaran juga kami antar ke pemerintah pusat dan dipresentasikan di Komisi II DPR RI dan di Komite I DPD RI oleh Bapak Allo Rafra dan hasilnya tim telah kantongi Ampres dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Undang-Undang persetujuan dari Komite I DPD RI yang kami terima langsung saat selesai sidang Paripurna DPD RI dan juga dari DPR RI," terang Marianus.
Setelah itu, lanjut dia tim telah laporkan hasil dari semua proses itu kepada Pemkab Mimika, DPRD Mimika dan Lemasko.
"Jadi kalau tiba-tiba ada yang mengaku sebagai karateker tanpa sepengetahuan tim dan Pemkab Mimika, ini menurut kami suatu pembohongan kepada masyarakat," ujarnya. (Jefri Manehat)
from SALAM PAPUA Tim Pemekaran Mengaku Kaget ada Warga yang Nyatakan Depan Umum Mimika Barat Siap jadi Kabupaten - Berita Harian Teratas
