AMBON - BERITA MALUKU. Salah satu pekerjaan rumah yang seharusnya menjadi perhatian bersama seluruh pihak, yaitu nasib masa depan putra-putri daerah Maluku.
Dalam berbagai penerimaan, sebut saja penerimaan calon Jaksa lebih banyak didominasi dari putra-putri luar daerah Maluku, sementara putra-putri asli Maluku tidak diakomodir.
Hal inilah kemudian menimbulkan gejolak sosial dan keresahan dari rakyat Maluku, yang menganggap dianatirikan atau tidak diperhatikan oleh negara.
Persoalan ini, kemudian menjadi bahan penyampaian aspirasi DPRD Maluku ke Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra mengungkapkan dari hasil penyampaian aspirasi, Kejagung merespon baik hal ini, dan akan menjadi masukan untuk dikemudian hari.
"Kami ke Kejagung dan diterima langsung Kepala Biro Kepegawaian, mereka sangat merespon. Mudahan menjadi masukan penting, karena mereka sementara melakukan kajian karena memang dari Kemenpan-RB membatasi CPNS di kejaksaan termasuk jaksa," ungkap Amir kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, Senin (18/07/2022).
Dikatakan, untuk mendukung perjuangan ini, diperlukan campur tangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, lewat surat resmi dari Gubernur ke pemerintah pusat.
Hal ini menurut kader PKS ini, perlu dilakukan secepatnya, mengingat dalam waktu dekat akan ada dua kantor Kejaksaan baru di Maluku. Tentu dengan surat dukungan Gubernur, bisa menjadi pertimbangan Pempus untuk memprioritaskan putra-putri Maluku menjadi calon Jaksa, baik ditempatkan pada dua kantor baru tersebut, bahkan di daerah lainnya di Maluku.
"Ternyata selama ini rekrut calon Jaksa untuk anak daerah hanya satu atau dua saja. Untuk itu, kami minta kalau bisa ada surat dari Gubernur, seperti hal yang dilakukan Papua sehingga ada kekhususan terhadap hal ini," ucapnya.
Perjuangan ini, ungkap Amir harus dibicarakan lagi bersama Kementerian Aparatur Sipil Negara - Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Namun surat yang dilayangkan DPRD belum direspon
"Ini juga akan disampaikan ke kemenpan-RB termasuk honorer kalau bisa diberi waktu diundur dulu, dikarenakan banyak persoalan yang terjadi di daerah, termasuk menjadi skala prioritas dalam rekrutmen P3K. Cuma karena kemenpan belum memberikan respon untuk ketemu," pungkasnya.
from Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku Resah Jaksa Didominasi Orang Luar, DPRD Maluku Sambangi Kejagung - Berita Harian Teratas
