AMBON - BERITA MALUKU. Kota Ambon, Provinsi Maluku menjadi salah satu dari tujuh daerah yang ditetapkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI sebagai daerah tujuan penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) tentang kerapuhan etika penyelenggara negara dalam berbangsa dan bernegara, etika dan agama.
Kegiatan yang berlangsung Jumat (20/09/2024), dipusatkan di aula Rektorat Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon. Menghadirkan berbagai narasumber berkompeten dan profesional dari pusat hingga daerah, dengan latar belakang yang berbeda, mulai dari Akademisi, tokoh agama, tokoh budaya.
FGD yang juga dihadiri perwakilan dari instansi pemerintah daerah, Civitas Akademika dan mahasiswa Unpatti ini dibagi dalam dua sesi. Dikoordinir pemantik diskusi Prof Amin Abdullah (Dewan Pengarah BPIP), sesi satu menghadirkan narasumber Prof. Dr. Dominggus Malle (Wakil Rektor Bidang Akademik Unpatti), Pdt. Izak Lattu,PH.D, Prof Dr. Zuly Qodir, M.AG, Dr. Abidin Wakano, M.AG, Dr. Budhy Munawar Rachman, Prof. Dr. H. Moch Qasim Mathar, M.A, Prof. Dr. Ahmad Najib Burhani, M.A.
Sementara sesi kedua narasumber yang dihadirkan, Kang Sobary, Dr. Chandra Setiawan, Elga Sarapung, Dr. Halili Hasan, Dr. Andar Nubowo, dan Dr. Thamrin Amal Tomagola.
Sekretaris Dewan Pengarah BPIP RI, Mayor Jenderal (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dalam sambutannya mengatakan, FGD yang dilaksanakan salah satunya untuk membumikan Pancasila. Orang yang beretika tentunya berprikemanusiaan dan bersatu. Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Hal ini menggambarkan dalam menghadapi persoalan, harus dicari solusi bermusyawarah saling mendengar, berkontribusi, berkolaborasi, dan saling mengisi bukan saling menjatuhkan.
Ia tidak memungkiri sekarang ini sering terjadi kerapuhan etika keteladanan, ada guru kencing berdiri, sedangkan muridnya kencing berlari. Untuk itu, ia mengajak semua para tokoh memberikan penjelasan, karena tujuan pendidikan nasional membangun manusia Indonesia seutuhnya. Manusia rohani, iman taqwa percaya dan yakin kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sedangkan jasmani, sehat badannya bebas stunting tidak ada lagi kemiskinan.
"Untuk itu kita ingin mendengar dari para tokoh, pakar untuk kita saling terbuka memperbaiki bangsa ini untuk bangsa kita semakin kuat,"cetusnya.
Ia berharap dari FGD ini ada masukan, yang nantinya menjadi rekomendasi kebijakan strategis bagi pemimpin yang baru demi mewujudkan bangsa yang semakin kuat,
"Masukan ini dibuat walpaper untuk Presiden Baru, sehingga betul-betul terarah dan tujuannya jelas, bertahap, bertingkat, berlanjut, fokus terus menerus, tidak terputus, berkesinambungan,"tandasnya
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik Unpatti, Prof. Dr. Dominggus Malle, dalam sambutannya mengatakan, etika dalam penyelenggaraan negara memiliki peran yang sangat penting.
Dalam pelaksanaan tugas-tugas negara, semua pihak membutuhkan standar moral dan etika tinggi untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Krisis etika yang melanda penyelenggara negara dapat menurunkan kualitas demokrasi dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat
FGD ini merupakan moment penting untuk menelaah bagaimana etika dan moralitas para penyelenggara negara dapat diperkuat dalam konteks berbangsa dan bernegara, terutama melalui pendekatan nilai-nilai Pancasila dan Agama.
Untuk itu, Malle berharap melalui kegiatan ini dapat menjadi ajang diskusi yang konstruktif, guna merumuskan solusi yang berbasis pada nilai nilai leluhur Pancasila dan agama.
"Bagi Unpatti kegiatan ini merupakan bentuk kami untuk turut serta dalam pembinaan moral dan etika bangsa, khususnya dikalangan akademisi penyelenggara negara,"pungkasnya.
from Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku FGD Kerapuhan Penyelenggara Negara Etika dan Agama BPIP Dipusatkan Di Ambon - Berita Harian Teratas
