AMBON – BERITA MALUKU. Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, angkat bicara soal ketimpangan sosial yang semakin nyata di wilayah pertambangan Gunung Botak, Pulau Buru.
Ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Maluku dalam menghentikan sementara seluruh aktivitas pertambangan di kawasan tersebut, sebagai respons atas dampak kerusakan lingkungan dan ketidakadilan ekonomi yang terus terjadi.
Kepada wartawan, Selasa (22/07/2025), Watubun menegaskan bahwa penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida harus segera dihentikan.
“Kita harus segera menghentikan penggunaan merkuri dan sianida dalam aktivitas pertambangan. Ini sangat membahayakan lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai keputusan Gubernur untuk menutup tambang ilegal di Gunung Botak bukan hanya penting untuk memperbaiki tata kelola lingkungan, tetapi juga sebagai langkah strategis mengatasi ketimpangan sosial yang telah berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, masyarakat lokal hanya menjadi penonton dari kekayaan alam di tanah sendiri.
“Yang paling banyak diuntungkan dari tambang ini biasanya bukan orang Maluku. Masyarakat sekitar tambang justru tetap hidup dalam kemiskinan,” katanya dengan tegas.
Benhur menyoroti bahwa mayoritas keuntungan justru dinikmati oleh para pemodal dari luar daerah, sementara warga setempat hanya mendapat pekerjaan kasar dengan penghasilan minim. Kondisi ini menciptakan jurang ketimpangan ekonomi yang kian melebar.
Lebih lanjut, Watubun menegaskan pentingnya merujuk pada hasil penelitian para ahli mengenai dampak penggunaan logam berat terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat. DPRD, katanya, siap mengawal rekomendasi ilmiah tersebut menjadi dasar kebijakan nyata.
“Rekomendasi para ahli ini harus menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan. Kami mendorong pemerintah untuk menindaklanjuti hasil kajian ini secara serius demi masa depan lingkungan dan kesejahteraan rakyat Maluku,” tegasnya.
Watubun juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya di Pulau Buru, untuk mendukung langkah pemerintah dalam penataan ulang wilayah tambang. Ia berharap ke depan, tambang yang dikelola secara legal dan berkelanjutan dapat benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, bukan malah menjadi sumber malapetaka.
from Berita Maluku Online | Berita Terkini Dari Maluku Ketimpangan Sosial Menganga di Gunung Botak - Berita Harian Teratas