 |
| Logo KNPB (Ist@) |
Jayapura, KABAR MAPEGAA.com – Dengan semangat proklamasi deklarasi negara West Papua HUT 1 Juli 1971 - 1 Juli 2017, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mengharapan kepada rakyat Papua agar terus dan tetap perkuat tatanan oraganisasi perlawanan berdasarkan kedisiplinan, kebersamaan dan persatuan.
“Mari kita tingkatkan kebersamaan dalam kedadaran kritis ini dan memperjuangkan persatuan serta disiplin memperkuat tatanan organisasi barisan perlawanan bersama rakyat bangsa tertindas Papua,”Kata Sekertaris Jendral (Sekjen) I KNPB Pusat, Mekcy Yeimo, Sabtu, (01/07/17).
Kata dia, dalam memperingati HUT Kemerdakaan bangsa West Papua rakyat Papua yang dimediasi mengadakan Ibadah. Hal ini menurutnya, bukan apa dan mengapa tetapi untuk memperkuat gerakan demi mencapai keputusan bersama.
“Hari ini kami kerja keras untuk memperkuat barisan dengan mengibaratkan filosofi seikat sapu lidi. Kata dia, sesungguhnya ibarat itu digunakan baik pasti akan kuat dan mudah menyapu dan membersihkan para kolonial, kapitalisme, imperialisme dari halaman rumah bangsa Papua,”Kata dia.
Selain itu, kata Yeimo bahwa peringati proklamasi kemerdekaan Papua Barat, 1 Juli 2017, doa dan harapan rakyat Papua tertuju pada hasil Pemilu PNG agar terpilih orang-orang yang akan mendukung perjuangan kita. Juga, Pemilihan Presiden Republik Vanuatu tanggal 3 Juli 2017 mendatang.
Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Swadaya Masyarakat (YLSM) Pegunungan Tengah Papua, Servius Kedepa mengatakan ribuan Orang Asli Papua tidak bersalah telah korban antara kepentingan NKRI dan Papua Merdeka HARGA MATI di pulau Papua Bagian Barat dalam tahun 1963 hingga 2017.
Namun, kata dia, ada beberapa pertanyaan yang mencul sebagai berikut: Pertama : Mengapa PBB, Amerika, Belanda, Roma/Vatican dan lain-lain melakukan pembiaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua. Seperti peristiwa Paniai, 8 Desember 2014?
Kedua : Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua karena Indonesia tidak berani mengakuinya sesuai perlakuan?
Ketiga : Oleh karena itu, pemerintah kerajaan Belanda segera akan digugat oleh S.W.P. - YLSM PTPB sesuai keinginan rakyat Papua teruatama Orang Asli Papua (OAP) pada kesempatan pertama untuk mencabut resolusi PBB Nomor 2504 tentang penyerahan Papua kepada Indonesia secara administrasi yang telah dikeluarkan berdasarkan laporan 19 November 1969.
Menurut Kedepa bahwa masalah Papua sudah diangkat di beberapa kali dalam Sidang Majelis Umum PBB oleh negara-negara MSG dan PIF dalam tahun 2013 - 2016. Selanjutnya, ULMWP melalui dukungan negara-negara MSG, PIF dan beberapa negara lainnya telah memilih jalur dekolonisasi untuk mencari solusinya sesuai mekanisme PBB.
“Jadi, mari kita berdoa semoga dengan merayakan HUT Kemerdekaan Negara Republik Papua barat 1 Juli 2017 dapat memberikan kekuatan demi bangsa Papua ini,”Tutup Kedepa.
Pewarta : Alexander Gobai
