SAPA (TIMIKA) - Wakil Ketua III Lemasko Bidang Kemitraan Marianus Maknaipeku meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar turun ke Timika untuk memeriksa penggunaan APBD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika. Karena pelaksanaan pembangunan tidak terealisasi sebagaimana mestinya.
“Kami dari lembaga adat memberikan apresiasi kepada Pempus, Pemprov, Pemkab bahwa baru terjadi di Indonesia yaitu di Kabupaten Mimika selama 3 tahun ABPD ditetapkan gunakan Perbup. Ini sangat luar biasa,” kata Marianus kepada Salam Papua via telpon, Rabu (13/9).
Marianus menjelaskan, KPK harus turun ke Timika untuk memeriksa penggunaan anggaran di setiap SKPD. Sebab, masyarakat Mimika tidak percaya dengan pemeriksaan yang dilakukan BPK Provinsi Papua. Banyak program yang tidak berjalan dan terkesan terburu-buru,karena terbentur masalah waktu, bahkan ada program yang tidak selesai, namun mendapatkan nilai raportnya baik.
“Kami minta KPK turun ke Timika untuk periksa langsung penggunaan anggaran Pemkab Mimika. Karena, kami tidak percaya sama BPK, realisasinya tidak ada tapi dapat apresiasi, sekarangkan sudah ada DPRD jadi kalau bisa DPRD mengawasi itu,” jelasnya.
Dia menilai bukan hanya pembangunan yang tidak berjalan baik, dari sisi ekonomipun sudah tidak berjalan normal. Realitanya tidak ada perputaran uang dari APBD Mimika yang mencapai Rp 3 Triliun. Justru dengan keberadaan perusahaan tambang terbesar di Mimika membuat perekonomian tetap stabil.
“Kita lihat saja di Timika ini, perekonomian masih berjalan karena ada perusahaan, kalau tidak perekonomian akan lumpuh. Tapi sebenarnya perekonomian sudah tidak berjalan,”katanya.
Dia menyebutkan, tahun 2017 yang tinggal tersisa 2 bulan waktu kerja, tetapi hingga saat ini belum ada pembangunan yang terlihat baik di dalam kota maupun di pinggiran dan pedalaman dan pesisir. Kejadian seperti ini tentunya merugikan masyarakat. Sebab anggaran yang diberikan oleh Negara untuk pengembangan masyarakat tidak terserap dengan baik.
“Kita rugi. Karena uang yang negara kasih untuk pembangunan tapi sudah tinggal 2 bulan, kita belum lihat ada pembangunan,” ujarnya.
Ia berharap dengan adanya tim asistensi di Mimika bisa merubah suatu system yang salah, sehingga memasuki tahun 2018 ada sesuatu hal baru yang bisa dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan Pemerintah Pusat.
“Tahun ini belum terlihat ada pembangunan. Saya harap tahun depan itu ada pembangunan sesuai dengan mekanisme yang ada,” ujarnya. (Ricky Lodar)
