 |
| Wawali Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM |
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura melakukan pertemuan bersama Balai Wilayah Sungai dan Balai Jalan Nasional Papua serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) Kota Jayapura.
Pertemuan dipimpin langsung Wakil Wali Kota Ir. H. Rustam Saru, MM berlangsung di ruang rapat Wakil Wali Kota Jayapura, Kamis (19/10).
“Pertemuan hari ini adalah yang kedua pasca terjadinya banjir. Karena selama ini kami melihat setelah banjir pada beberapa bulan lalu, kita bagi tugas tetapi belum maksimal penanganannya,” ungkapnya.
Pertemuan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana langkah-langkah dari OPD yang sudah menjalankan tugasnya.
Dijelaskan pula, terkait dengan pertemuan kali ini pihaknya membahas dua hal antara lain penanganan jalan dan banjir di Kota Jayapura termasuk jembatan Hamadi – Holtekam.
“Hasil pertemuan tadi adalah bagaimana kita membagi tugas untuk penanganan banjir di Kota Jayapura,” jelas Wawali.
Yang pertama khusus untuk program di tahun 2018, akan dituntaskan pada dua titik yaitu crossing badan jalan di depan CV Thomas dan di Otonom yang akan dikerjakan oleh Balai Jalan termasuk penyelesaian pembangunan saluran drainase mulai dari depan CV Thomas sampai ke Kali Entrop 2.
Kemudian Balai Wilayah Sungai tahun ini bertanggung jawab untuk penyelesaian kanal dari otonom tembus ke muara Teluk Youtefa.
Sementara di 2018, Balai Wilayah Sungai akan menyelesaikan tuntas di daerah Organda termasuk di Perumnas IV untuk penanganan banjir
Sedangkan Pemkot Jayapura menangani persoalan banjir di sekitar kali Acai pada 2018 mendatang termasuk di Vuria dan Hamadi walaupun pada 2017 ini juga ada pengerjaan pengerukan di beberapa tempat.
Selanjutnya terkait jembatan Hamadi – Holtekam, Wawali juga merincikan terdapat tiga mata anggaran masing-masing dari Pusat untuk jembatan utama, jembatan pendekat dari anggaran Provinsi sedangkan jalan pendekat adalah anggaran dari Pemkot.
“Maka pada tahun 2018 akan kita anggarkan untuk jalan pendekat tetapi ini pun juga masih harus berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi termasuk dengan Balai Jalan Nasional karena berkaitan dengan luas jalan itu karena sekarang ruas jalan Hamadi - Holtekam sepenuhnya sudah menjadi jalan nasional,” urainya.
Diakui Wawali, seharusnya ada tanggung jawab dari Balai Jalan tetapi karena ada MoU yang pernah dibuat dulu sehingga ini yang menjadi hambatan.
“Perlu kita bicarakan kalau memang bisa dituntaskan oleh Balai Jalan Nasional dari pusat maka itu lebih bagus sehingga APBD kota bisa digunakan untuk peningkatan jalan-jalan di dalam kota,” sambungnya.
Wawali menambahkan pula, jika pihaknya menyesalkan kenapa Dinas PUPR Provinsi tidak hadir padahal mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab yang telah disepakati bersama.
“Yaitu saat pasca banjir untuk menangani sampai tuntas di belakang SMAN IV Entrop,” tukasnya.
(Vian)
from Berita Papua Pemkot lakukan Pertemuan Bahas Penanganan Jalan dan Banjir - Berita Harian Teratas
