 |
| Kepala BPBJ Kota, Matias B. Mano, S.Par, MKP dan Kepala BPBJ Merauke Ir. D. Catur, R. B (kiri) |
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kota Jayapura, Matias B. Mano, S.Par, MKP menegaskan ada hal yang lebih penting yang harus didorong dalam rakor Temu Daerah II Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa (PPBJ) se - Provinsi Papua ini.
Yakni, memastikan apakah di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua sudah terbentuk ULP atau belum.
“Jika belum terbentuk masalahnya dimana dan kenapa sampai belum terbentuk dan hal inilah yang sebenarnya yang harus menjadi materi rakor. Sedangkan yang sudah terbentuk ULP sudah sampai sejauh mana progress dan kemajuannya,” tegasnya seusai pembukaan.
Lanjut Mano, BPBJ kota Jayapura juga mempunyai permasalahan yang dihadapi seperti kabupaten lain, terutama terkait proses pemilihan penyedia yang terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 84 tahun 2012.
Namun sudah menjadi rekomendasi bersama bahwa Perpres 84 dimasukkan ke dalam Perpres perubahan yang terbaru oleh LKPP sehingga dapat mengakomodir nilai-nilai pengadaan khususnya untuk pengusaha Papua yang ada di Kota Jayapura.
“Secara keseluruhan kami di Kota Jayapura tidak ada masalah yang kita sampaikan hanya terkait PP 84,” urai Mano usai mengikuti Temu Daerah II Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa (PPBJ) se - Provinsi Papua di Merauke, Senin (27/11).
Dijelaskan dalam rakor tersebut hanya dibicarakan mengenai kelembagaan SDM maupun tata kelola kinerja. Dan dari beberapa hal yang dibahas, memang BPBJ kota Jayapura telah melakukan itu baik struktur kelembagaan dasar hukum maupun SDM dan tata kelola kinerja.
Lanjutnya, Kota Jayapura merupakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Percontohan dan menjadi pusat unggulan di Indonesia untuk melakukan “Coaching Clinic” atau klinik konsultasi kepada Kabupaten/kota lain guna mengukur tingkat kematangan.
“Sehingga untuk menjadi ULP unggulan seperti Kota Jayapura, ada level kerja. Seperti status kelembagaan harus ada di level 3 sementara ULP yang lain masih berada di level 1 dan 2 sehingga harus dilakukan asessment dari level yang ada,” tukasnya sembari menegaskan pula bahwa untuk mencapai level 3 harus dilakukan rencana aksi.
Di tempat yang sama, Kepala BPBJ Kabupaten Merauke, Ir. D. Catur, R. B. menambahkan pada
pertemuan kedua ini pihaknya dipercayakan Pemprov melalui Biro Layanan Pengadaan sebagai tuan rumah Temu Daerah II Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) se - Provinsi Papua.
Meski demikian, diakuinya, masih banyak keterbatasan dan kendala yang dihadapi baik secara kelembagaan maupun sumber daya manusia (SDM).
“Kami menyadari pokja kami masih Ad hoc sehingga kami mencoba untuk membenahi struktur kelembagaan. Dan untuk itu, kami mengharapkan kelembagaan inisudah terstruktur dengan baik sehingga pokja-pokja yang ada di ke depan menjadi permanen,” harap Catur.
Lanjutnya, lelang secara elektronik tentu diawasi oleh berbagai pihak dan dengan adanya sistem ini maka segala intervensi semakin terhindar.
“Dan kami sadar bahwa semua pokja akan semakin transparan dan profesional karena dalam setiap keputusan yang diambil betul-betul objektif,” akui Catur.
Walaupun baru diberikan kepercayaan untuk mengelola BPBJ Kabupaten Merauke, dirinya mengakui bahwa tidak ada intervensi dari pihak manapun.
“Kami juga sudah mencoba membangun komunikasi dan berharap akan MoU dengan Kota Jayapura untuk melakukan sharing Sumber Daya Manusia maupun kelembagaan. Karena kami di bagian selatan membekap kabupaten-kabupaten pemekaran lainnya seperti Mappi, Asmat dan Boven Digoel,” tukasnya.
(Har)
from Berita Papua BPBJ Kota Jayapura Dorong Pembentukan ULP Baru - Berita Harian Teratas
