 |
| Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM |
Jayapura, Dharapos.com
Praktek pungutan liar (pungli) yang terindikasi terjadi pada sejumlah sekolah di Kota Jayapura terus menjadi sorotan Wakil Wali Kota Ir. H. Rustan Saru, MM.
Apalagi dampak dari pungli tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat khususnya yang menyekolahkan anak mereka.
“Setiap tahun ajaran baru pasti ada beban yang dihadapi para orang tua murid baik terhadap pembelian baju seragam, perlengkapan sekolah ataupun pembayaran lainnya di luar ketentuan,“ demikian pernyataan Wawali saat menjadi pembina upacara di SDN Inpres dan SD Negeri Kotaraja, mewakili Wali Kota Jayapura, Senin (13/11).
Namun demikian, ia mengakui masih dalam ambang batas kewajaran seperti pembelian baju seragam sehingga tentu diberikan toleransi.
“Tapi ada sebagian sekolah yang lebih parah lagi dalam melakukan pungutan seperti ada uang map dan lain-lain,” beber Wawali.
Terkait pungutan-pungutan tersebut, ditegaskan bahwa itu telah menyalahi aturan karena melanggar UU dan ketentuan termasuk melanggar Peraturan Wali Kota dan Kebijakan Pemerintah.
“Karena kalau hal tersebut dilakukan tanpa instruksi maka tentu nantinya akan berhadapan dengan hukum,” tegasnya.
Ketika disinggung soal uang komite, Wawali juga menegaskan bahwa seharusnya tidak ada uang komite. Karena menurutnya, komite sekolah memang harus ada tapi tidak boleh melakukan pungutan-pungutan.
Pemkot, lanjut dia, menekankan kembali agar setiap tahun ajaran baru atau kenaikan kelas tidak dikenakan pungutan karena hal tersebut merupakan satu paksaan bagi para peserta didik.
“Artinya komite boleh membantu sekolah, tapi jangan sampai membebani orang tua murid. Soal siswa tidak boleh mengambil rapor dan ijazah jika tidak melunasi uang komite menjadi persoalan serius yang harus disikapi pemerintah,” tukasnya.
Kepala SD Negeri Kotaraja, Sesminanci, S.Pd mengaku bahwa sekolah yang dipimpinnya dari tahun ke tahun saat penerimaan siswa baru tidak pernah menarik biaya apapun, atau yang di sebut Pungli.
Namun kalau ada, maka itu diperuntukkan bagi 12 guru tidak tetap, ditambah dengan Satpam dan petugas kebersihan karena keduanya dibayar di luar dana BOS dan sekolah sendiri mempunyai kebijakan untuk membayar mereka.
“15 persen dari dana BOS yang masuk, di mana kita terima satu semester 11 persen, dan bagi saya 6 bulan tidak cukup karena satu semester tidak mencapai Rp40 juta sementara setiap bulan kita harus keluarkan dana untuk guru honor sekitar 22 juta setiap bulan,” rincinya.
Uang tersebut bukan dari pungutan-pungutan tetapi ada kesepakatan antara orang tua dengan pihak sekolah melalui komite sekolah.
Selain itu juga kegiatan ekstra kokurikuler yang harus berjalan jika tidak ditunjang dengan biaya maka kegiatan tidak akan berjalan.
“Kita bangun komunikasi lewat rapat dengan orang tua dan pada dasarnya mereka mendukung,” tukasnya.
(Har)
from Berita Papua Wawali Terus Soroti Masalah Pungli di Sekolah - Berita Harian Teratas
