 |
| Bupati Dorinus Dasinapa, A.Ks, S.Sos saat memberikan arahan kepada ASN saat apel pagi yang berlangsung di halaman kantor Dinas Perhubungan Mambraya, Senin (19/2/2018) |
Ketidakmaksimalan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya (Mambraya) dalam menunaikan tugas dan tupoksinya di sepanjang 2017 membuat Bupati Dorinus Dasinapa, A.Ks, S.Sos geram.
Kegeraman tersebut khususnya ditujukan kepada sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Mambraya yang hingga saat ini tak juga memasukan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Bahkan, Bupati secara terang-terangan mengancam tak akan menyerahkan DPA kepada setiap OPD yang belum juga memasukan laporannya.
Ancaman tersebut disampaikannya ketika memberikan arahan kepada ASN saat apel pagi yang berlangsung di halaman kantor Dinas Perhubungan Mambraya, Senin (19/2/2018) sekitar pukul 09.00 WIT.
"Saya tidak kompromi dengan siapa pun atau OPD manapun yang belum siap administrasinya sekalipun baru, tidak boleh DPA-nya diserahkan. Sekali saya dapat ada yang lolos maka yang meloloskan itu akan kena akibatnya," tegasnya.
Bupati mengaku kecewa karena di 2017 lalu harus mengalami susah payah terkait ketersediaan anggaran akibat pendirian sejumlah OPD baru.
Namun ternyata kinerjanya mengecewakan akibat tak mampu bekerja sesuai tupoksinya.
"Makanya di 2018 ini saya tidak mau tahu apapun yang terjadi karena saya Bupati. Saya tidak akan kompromi dengan siapa pun. Dan bagi saya kedekatan dengan OPD itu bukan jaminan karena yang saya butuhkan adalah keberpihakan kepada rakyat," cetusnya.
Bupati kemudian menyoroti masalah penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
"Saya secara pribadi sangat kecewa untuk 2017 dana Otonomi khusus tidak tahu buktinya seperti apa. Laporannya sama sekali tak sesuai fakta lapangan. Harus ingat bahwa otonomi khusus bukan anggaran dari Pemerintahan Mamberamo Raya," sorotnya.
Tak hanya itu, Bupati juga mengaku heran dengan ketidakmampuan OPD mempertanggung jawabkan uang yang dipegangnya.
"Masa uang yang kita pegang tidak bisa kita pertanggung jawabkan, itu masalahnya! Secara logika, itu bagaimana? Kita sama-sama pikir masa uang sedikit itu anda pegang satu tahun, lalu laporannya kok belum selesai," herannya.
Atas persoalan ini, ia meminta pimpinan OPD setempat untuk belajar mempercayakan bawahannya.
"Saya mau sampaikan dari sekarang dan harus mulai belajar untuk melakukannya. Harus bisa bagi tugas dengan bawahan, jangan monopoli. Sebagai pimpinan itu jangan kaku, bagi tugas kepada bawahan satu dua hari pasti selesai. Kalau ingin monopoli sendiri, lalu mulai putar otak, ya itu karena mau maling, ya bohong. Jadi apapun alasannya, anda tidak bisa bohongi saya karena itu pengalaman saya," kembali tegasnya.
Olehnya itu, Bupati mengajak seluruh pimpinan untuk bekerja dengan jujur, tegas dan bersih.
"Percayalah, tidak akan ada masalah dalam kepemimpinan seperti itu. Pokoknya jujur saja, jangan lihat harta kiri dan kanan dulu, kebenaran itu dulu yang dikedepankan sehingga Tuhan berikan hikmah untuk bapak-bapak. Kesehatan itu paling utama dengan kita punya hidup yang baru," tukasnya.
(Har)
from Berita Papua Bupati Mambraya geram jajarannya tak mampu jalankan tupoksi - Berita Harian Teratas
