 |
| Kepala BPBJ Kota Jayapura, Mathias B. Mano |
Sejak mengikuti program modernisasi pada 2016 lalu, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemerintah Kota Jayapura telah menghasilkan produk utama.
Mulai dari tata kelola kinerja yang harus diatur, bagaimana standar operasional prosedurnya, harus dibuatkan kode etik tentang pengadaan hingga dilakukan perjanjian kerja sama dengan aparat penegak hukum.
Kepala BPBJ Pemkot Jayapura, Mathias B. Mano mengakui pihaknya telah memiliki standar prosedur operasional pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi mulai dari perencanaan pengadaan sampai dengan manajemen aset.
"Kami juga sudah memiliki kode etik pengadaan di setiap pelaku pengadaan baik itu pejabat pengadaan, panitia lelang, pengguna anggaran hingga pejabat pemeriksa barang dimana jika melakukan kesalahan maka akan diperiksa dan dijatuhi sanksi oleh Komisi Etik," urainya, saat dikonfirmasi, di ruang kerjanya, Rabu (21/2/2018).
BPBJ juga sedang merilis produk perjanjian kerja sama khusus untuk pengadaan barang dan jasa antara Pemkot Jayapura dengan Kepolisian Resort Jayapura Kota dan Kejaksaan Negeri Jayapura.
Dalam perjanjian ini, akan diatur mekanisme dan tata cara bagaimana untuk pemberian keterangan pemanggilan sebagai saksi.
"Untuk itu, kita berharap pada acara peluncuran di hari Jumat nanti akan diadakan penandatanganan lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama dengan aparat penegak hukum," harapnya.
Sementara itu, dalam momen peluncuran nanti, Kepala LKPP-RI secara resmi mengundang Gubernur Papua, Papua Barat dan seluruh Bupati/Wali Kota dari kedua provinsi termasuk Sekretaris Daerah, serta para Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian serta Kepala ULP.
Panitia juga menargetkan 250 peserta yang akan hadir di kantor Wali Kota Jayapura.
"Nantinya juga Wali Kota Jayapura akan menandatangani nota kesepahaman antara Bupati Merauke yang mewakili para Bupati di Provinsi Papua dan Bupati Raja Ampat selaku pihak yang mewakili para Bupati/Wali Kota dari Provinsi Papua Barat," lanjutnya.
Informasi terakhir, dirincikan, sebanyak 9 bupati, 8 Sekda, dan 20 kepala ULP yang akan hadir hingga berita ini diturunkan.
"Sehingga diharapkan pada saat hari H, 23 Februari nanti semua tentang undangan yang ditargetkan akan hadir," tandasnya.
Ditegaskan pula, Kepala daerah harus hadir karena keberhasilan yang diraih oleh Pemkot Jayapura didasari oleh kuatnya komitmen dari Wali Kota.
"Karena keberhasilan ULP ada di tangan seorang kepala daerah," tukasnya.
(Har)
from Berita Papua Sejak 2016, BPBJ Kota Jayapura telah menghasilkan produk utama - Berita Harian Teratas
