Kegiatan yang di gagas Sekjen Wantannas RI, Letjen TNI Doni Monardo ini, dibuka dengan sambutan oleh Menkopolhukam RI, Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, SH.
Menkopolhukam RI mengatakan, mewujudkan cita-cita nasional adalah dengan bersatu dan berdaulat, bukan dengan peperangan atau konflik. Beliau juga menceritakan pengalaman sewaktu bertugas sebagai Panglima ABRI saat mengatasi konflik Maluku, dimana Maluku merupakan suatu contoh daerah yang sangat heterogen dan memiliki historis perjuangan tersendiri. Semangat kerja sama dan gotong royong antara umat Islam dan Nasrani di Maluku dan Maluku Utara dalam merajut perdamaian perlu dicontoh oleh daerah lain.
Dalam Kesempatan yang sama, Sekjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo mengatakan bahwa tujuan kegiatan Sarasehan Nasional bukanlah untuk membuka luka lama, namun sebagai pelajaran (lesson learned) bagi semua pihak terlebih lagi bagi bangsa lain dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, mengembalikan kejayaan rempah-rempah Nusantara, mengoptimalkan hasil perikanan laut (baik perikanan tangkap maupun budidaya), meningkatkan potensi pariwisata dan keindahan alam serta mengundang masuknya investor dalam rangka meningkatkan perekonomian.
Kegiatan Sarasehan Nasional Merawat Perdamaian digelar dalam bentuk diskusi terbuka dengan beberapa panel atau sesi. Sesi pertama "Indonesia Tanah Air Beta" : Belajar dari Sejarah dan Kearifan Lokal Masyarakat Maluku dan Maluku Utara sbg Wujud Implementasi Bela Negara Keynote Speech Dr. (HC) Drs. H. M. Jusuf Kalla (Wapres RI), Penggagas Perjanjian Malino II.
Dalam Keynote Speechnya, Wapres RI, Dr. (HC) Drs. H. M. Jusuf Kalla, mengemukakan, perjalanan menciptakan perdamaian sangatlah berat, namun yang lebih berat adalah merawat perdamaian. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah dan seluruh komponen dapat memajukan perekonomian bersama dengan mengelola kekayaan alam yang ada karena sejatinya potensi dalam lingkungan strategis ditingkat lokal dan nasional merupakan salah satu potensi ancaman yang memicu timbulnya konflik.
Hal ini sejalan dengan pendapat Guru Besar UNHAN, Prof. Salim Said, Ph.D, yang mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian sosiologi, antropologi dan ilmu politik bahwa, pemicu terjadinya konflik disebabkan putusnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai contoh, masih banyak keinginan masyarakat dan permasalahan-permasalahan sosial yang tidak terselesaikan dengan baik/tuntas oleh Pemerintah.
Diskusi sesiI II : Resolusi Konflik dan Damai berlatar golongan dan agama dengan Keynote Speech DR. Drs. Reydonnyzar Moenek (Wakil Rektor IPDN) mewakili Mendagri RI
dan Diskusi sesi III : Resolusi Konflik dan Damai berlatar Separatisme dan Terorisme dengan Keynote Speech : Irjen Pol Drs. Muktiono, S.H., M.H. (Korsahli Kapolri) mewakili Kapolri.
Acara itu dihadiri oleh perwakilan dari daerah-daerah yang rawan konflik, Pejabat Kementerian/Lembaga TNI/Polri, Perwakilan Kedubes Negara Sahabat, Pejabat Daerah (Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota), siswa lembaga pendidikan TNI/Polri dan Sipil termasuk perwakilan BEM Perguruan Tinggi se-Indonesia,Tokoh masyarakat Maluku dan Maluku Utara yang terlibat dalam resolusi konflik dan damai. (Pendam16)
from Berita Maluku Online Sarasehan Nasional Merawat Perdamaian Resmi Digelar - Berita Harian Teratas
