“Dari hasil pengawasan, hampir semua kepala sekolah SMA-SMK di Maluku mengeluh terkait dengan BOSDA triwulan IV yang belum juga dicairkan oleh Pemprov ke sekolah-sekolah, sehingga mengakibatkan hampir semua sekolah hutang,” ujar Ketua Komisi D DPRD Provinsi Maluku, Saida Uluputty kepada awak media di kantor Gubernur, Rabu (20/2/2019).
Dijelaskan, sebenarnya BOSDA sudah diatur dalam regulasi dan telah dianggarkan dalam APBD, namun sampai saat ini anggaran tersebut belum juga dicairkan oleh pemerintah provinsi Maluku. Hal ini tentu akan berdampak buruk terhadap dunia pendidikan di Maluku. Apalagi dalam beberapa bulan kedepan sekolah akan diperhadapkan dengan Ujian Nasional, yang membutuhkan anggaran tambahan.
“Jika hal ini tidak dioperhatikan serius oleh pemprov Maka tidak menutup kemungkinan pendidikan di Maluku akan semakin terpuruk,” ucapnya.
Selain itu juga terkait dengan tunjangan sertifikasi, non sertifikasi, tunjang Guru daerah 3T yang sebenarnya sudah dialokasikan dalam penyusunan anggaran APBD 2018, namun nyatanya sampai saat ini belum juga diberikan.
Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk menanyakan hal ini, sehingga tidak berlarut-larut.
from Berita Maluku Online BOSDA Belum Dicairkan, Banyak Sekolah Hutang - Berita Harian Teratas
